Sistem Zonasi PPDB Terus Bermasalah, DPR Minta Evaluasi

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyayangkan masalah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang terus berulang setiap tahunnya. Fikri meminta pemerintah untuk mengevaluasi PPDB dan mengubah sistem tersebut jika memang terbukti tidak efektif.

"Kita terus jatuh di lubang yang sama berulang kali, diskusi (soal PPDB) tidak pernah berubah," kata Fikri, Rabu (10/7/2024).

Tentara Rusia Dipasok Jet Tempur Siluman Su-57 Secara Besar-besaran

Fikri menyoroti bahwa alih-alih menciptakan pemerataan pendidikan yang lebih berkeadilan, sistem zonasi justru menimbulkan berbagai masalah setiap tahunnya. Menurutnya, alasan utama masyarakat berebut sekolah favorit adalah karena dua faktor yakni kualitas sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) dan fasilitas serta sarana prasarana sekolah.

"Yang jadi masalah, kami belum melihat upaya pemerataan kualitas guru, misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah," ujarnya.

Baleg Setuju Revisi UU Wantimpres Jadi Usul Inisiatif DPR

Fikri menambahkan bahwa selama tujuh tahun terakhir, pelaksanaan PPDB sistem zonasi selalu berakhir dengan banyak masalah yang terungkap di Komisi X DPR, membuktikan adanya kegagalan sistem ini.

"Kalau tidak efektif ya diubah (sistemnya), berarti kita tidak mampu untuk meniadakan sekolah favorit," ujar legislator Fraksi PKS tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy sebelumnya juga menyoroti berbagai penyimpangan dalam PPDB, mulai dari praktik jual beli kursi hingga memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk masuk sekolah favorit. Bahkan, masih ada pula praktik siswa yang dititipkan pejabat.

"Saya ingat waktu menjadi Mendikbud, kita dirisaukan dengan adanya sekolah-sekolah elite negeri atau istilahnya kastanisasi sekolah. Ada di setiap kota, setiap daerah, sekolah negeri yang favorit dan diburu oleh semua orang tua dengan segala cara," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Muhadjir, praktik jual beli kursi sekolah di PPDB juga dilakukan oleh para pejabat untuk menitipkan anak-anak mereka masuk sekolah favorit.

"Istri-istrinya pejabat juga semuanya direkomendasi pindah di sekolah favorit itu, sementara ada sekolah negeri lain yang tidak ada peminatnya karena dianggap tidak bermutu," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq