Siswa Tunarungu Diminta Copot Alat Bantu Dengar saat UTBK, Dirjen HAM Turun Tangan

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra menyayangkan tindakan pencopotan alat bantu dengar (ABD) siswa tunarungu Naufal Athallah saat mengikuti ujian tulis berbasis komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) di Universitas Indonesia (UI) pada 14 Mei 2024 lalu. Dia akan membuka komunikasi dengan Kemendikbudristek terkait insiden itu.

Menurut Dhahana, penggunaan ABD bukan untuk melakukan tindakan kecurangan dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Menurutnya, tindakan pencopotan ABD itu tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas.

Baca Juga

55.000 Keluarga Terdampak Badai dan Banjir di Gaza

"Dapat kami sampaikan pencopotan ABD adinda Naufal tidak senapas dengan komitmen dan semangat pemerintah untuk mendorong pemenuhan dan penghormatan HAM bagi para penyandang disabilitas di dunia pendidikan di Tanah Air," kata Dhahana dalam keterangan tertulis, Minggu (23/6/2024).

Apalagi, kata Dhahana, Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang wajib mendorong sistem pendidikan yang inklusif terlaksana. Oleh karena itu, dia menilai peristiwa yang menimpa Naufal telah membatasi akses penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya.

Baca Juga

Berjuang Tembus Universitas Favorit, Ratusan Difabel Ikut UTBK SNBT di UI

Dia mengatakan akan membuka komunikasi dengan Kemendikbudristek. Tujuannya agar kejadian pembatasan hak penyandang disabilitas tak terulang kembali.

"Apa yang menimpa adinda Naufal ini tentu menjadi perhatian kami untuk selanjutnya akan kami komunimasikan bersama Kemendikbudristek sehingga kejadian serupa tidak perlu terulang kembali," tutur dia.

Baca Juga

785.058 Peserta Ikut UTBK SNBT 2024, Tersebar di 74 Lokasi

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan beragam regulasi, kata dia, pemerintah berupaya secara berkesinambungan meningkatkan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas.

Salah satu bentuk upaya pemerintah, sambung Dhahana, yaitu dengan masuknya penyandang disabilitas ke dalam kelompok sasaran di Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Baca Juga

52.148 Peserta Ikuti UTBK SNBT 2024, UI Sediakan 57 Ruangan dan 2.111 Komputer

"Namun, masih terdapat sejumlah tantangan secara teknis dalam mendorong pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas. Pasalnya, pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas di sektor publik, termasuk di dunia pendidikan, tentu berkaitan dengan anggaran dan tingkat pemahaman terkait hak penyandang disabilitas," tuturnya.

Dia menilai apa yang menimpa Naufal menunjukkan masih ada kalangan masyarakat yang belum memahami dengan baik pentingnya penghormatan HAM bagi penyandang disabilitas. Dia meyakini menggencarkan diseminasi HAM terkait penyandang disabilitas kepada berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali di dunia pendidikan, penting.

"Langkah ini penting dilakukan agar berbagai elemen di dunia pendidikan termasuk penyelenggara UTBK, dapat memiliki kesadaran yang lebih baik tentang pendidikan yang inklusif dan penghormatan hak-hak para penyandang disabilitas," kata dia.

Editor: Rizky Agustian