Sivitas Akademika Universitas Trisakti Aksi Lawan Tirani, Desak Jokowi Kembali ke Jalur Reformasi

JAKARTA, iNews.id - Sivitas akademika Universitas Trisakti menggelar aksi menolak berbagai pelanggaran etika untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat (9/2/2024). Mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke jalur Reformasi. 

Bertajuk Trisakti Bergerak, para sivitas akademika menyatakan maklumat Trisakti melawan tirani baru dan menolak berbagai pelanggaran etik dalam Pilpres 2024.

Baca Juga

Prancis Akan Bikin Kapal Induk Nuklir Baru yang Lebih Besar Agar Ditakuti

Berdasarkan pantauan iNews.id, aksi ini diikuti para alumni hingga dosen. Mereka mengenakan baju bertuliskan “Maklumat Trisakti Lawan Tirani, Jaga Reformasi 98 Demokrasi Indonesia Lebih Baik”.

Mereka kompak menyerukan untuk menjaga demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Tak hanya itu, para demonstran juga menyampaikan beberapa tuntutan, termasuk Reformasi 98 yang semakin memudar seperti penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil Somasi Jokowi, Desak Hentikan Kecurangan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Berikut Maklumat Trisakti Melawan Tirani yang dibacakan oleh Ketua Presiden Mahasiswa Trisakti, Valdima Insan Mardika:

Maklumat Trisakti Melawan Tirani

Baca Juga

Purnawirawan TNI-Polri Ingatkan Jokowi Junjung Tinggi Etika, Netral dalam Pemilu 2024

Salam Reformasi,

Kami sivitas akademika guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia menyatakan kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani.

Baca Juga

Nilai Demokrasi Era Jokowi Mundur, Aktivis Reformasi 98: Terang-terangan Dilanggar

Kami menentang berbagai pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang diperlihatkan oleh penyelenggara negara, terutama oleh Mahkamah Konstitusi dan presiden, diikuti oleh jajaran pejabat istana, kementerian dan lembaga hingga penyelenggara pemilu KPU.

Kami menolak personifikasi dan personalisasi kewajiban negara atas hak-hak rakyat untuk tujuan partisan elektoral. Bantuan sosial yang sejatinya merupakan hak-hak rakyat ternyata dimanipulasi sebagai hadiah atau pemberian pribadi seorang Joko Widodo dan pribadi-pribadi pejabat pendukung paslon tertentu.

Baca Juga

Gelar Aksi di Monas, Ratusan Perempuan Tolak Ketidaknetralan Presiden Jokowi dalam Pemilu

Kami menolak pemberantasan korupsi yang bermotif dan bertujuan politik partisan. Jika negara serius, maka penanganan korupsi tidak berhenti ketika pejabat yang diperiksa justru menjadi juru kampanye Paslon tertentu yang didukung penguasa. Ini merusak sendi-sendi hukum dan demokrasi.

Kami mengutuk segala cara-cara intimidatif maupun kekerasan negara terhadap ekspresi kritik dan protes mahasiswa, para aktivis dan warga biasa yang bersuara kritis, termasuk pengondisian politik ketakutan terhadap masyarakat luas dalam mengaktualisasikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Menurut kami, Pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang tidak fair, tidak bebas, dan tidak demokratis semenjak masa Reformasi. Terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan paslon tertentu.

Kami mendukung suara gerakan keprihatinan guru besar beserta sivitas akademika dari berbagai universitas, lembaga dan sekolah tinggi atas kemunduran demokrasi saat ini dan mendukung seruan untuk kembali ke jalan demokrasi yang benar.

Sebagai penutup, kami mendesak presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali ke jalur Reformasi 1998: menegakkan supremasi Hukum dan HAM, memberantas KKN, mengadili kroni-kroni Socharto, Menjaga otonomi daerah, mencabut dwifungsi ABRI, dan membatasi kekuasaan melalui UUD 1945.

Editor: Rizky Agustian