SKB 4 Menteri Terbaru: Sekolah Stop PTM 2 Minggu Jika Ada Kasus Covid

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menetapkan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Diketahui, sekolah harus stop kegiatan selama 2 minggu jika ada kasus Covid.SKB 4 menteri tersebut ditetapkan pada 21 Desember 2021.

Dalam aturan tersebut tertuang bahwa sekolah harus menghentikan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas selama dua minggu jika ada temuan kasus terkonfirmasi Covid-19.

Baca Juga

Pejuang Hamas yang Bersembunyi di Rafah Tak Akan Menyerah

Budi menjelaskan jika SKB terdahulu mengatur ditutupnya sekolah dan menghentikan sementara PTM terbatas paling cepat 3x24 jam apabila ada temuan kasus konfirmasi Covid-19. Namun, dalam aturan baru penghentian jauh lebih lama, yakni 14x24 jam atau 2 minggu untuk menjamin keamanan bersama.

“Penghentian PTM terbatas dilakukan jika terdapat klaster penularan COVID-19, angka positivity rate hasil ACF di atas 5%, dan warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam diatas 5%,” ucap Budi melalui siaran pers, Kamis (23/12/2021).

Baca Juga

Deretan Bus Sekolah Ramah Disabilitas, Begini Fasilitasnya

Hal tersebut dapat terpantau dari dashboard yang dapat diakses sekolah dan pihak terkait. Apabila setelah dilakukan surveilans, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity rate di bawah 5%, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi atau kontak erat Covid-19 selama 5x24 jam.

Selain itu, aturan baru ini juga membahas terkait kehadiran guru yang telah divaksinasi. Sebelumnya, sekolah yang mayoritas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)-nya sudah divaksin wajib menyediakan layanan PTM terbatas dan PTK yang belum divaksin disarankan mengajar secara jarak jauh.

Baca Juga

Tak Hanya Pelajar, Anak Putus Sekolah di Kota Bogor Juga Divaksin Covid-19

Kini, pemerintah mempertegas bahwa PTK harus sudah divaksin dan cakupan vaksinasi PTK kini memengaruhi jumlah kapasitas peserta didik.

“Kini, cakupan vaksinasi PTK mempengaruhi jumlah kapasitas peserta didik yang mengikuti PTM terbatas. Selain itu, untuk mengajar PTM terbatas PTK harus divaksinasi,” sambung Budi.

Baca Juga

Siswa di Yogya Tak Boleh Berpergian Meski Sekolah Libur

Tito Karnavian juga menambahkan, terdapat penyesuaian juga terhadap pemantauan dan evaluasi PTM terbatas. Semula, yang dipantau hanya kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa, laporan proses PTM terbatas, dan kasus konfirmasi Covid-19 dari laporan sekolah.

Namun, dalam penyesuaian SKB 4 menteri tersebut, pemantauan dan evaluasi berisi antara lain;

• (1) Kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa dari laporan sekolah;
• (2) Kasus suspek (gejala Covid-19) dan komorbid dari laporan sekolah dan Satgas Penanganan Covid-19;
• (3) Tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan dari laporan sekolah dan satgas;
• (4) Status vaksin warga satuan pendidikan yang diintegrasikan dengan aplikasi PeduliLindungi; dan
• (5) Kasus konfirmasi dan kontak erat Covid-19 yang terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.

Sementara itu, Nadiem menjelaskan penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi PTM terbatas akan terus dilakukan. Sekarang ada pengintegrasian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan PeduliLindungi.

"Jika ada temuan kontak erat atau kasus positif terhadap warga sekolah, penanggung jawab sekolah dan dinas pendidikan akan menerima notifikasi melalui WhatsApp dari Kemenkes. Warga sekolah yang diketahui positif Covid-19 atau kontak erat, dilarang berada di sekolah untuk kemudian dapat diambil langkah penanganan lebih lanjut,” jelasnya.

Yaqut juga mengajak warga pesantren, madrasah dan satuan pendidikan keagamaan lainnya untuk secara seksama memahami isi SKB 4 Menteri ini.

“Kepada warga pesantren, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya, kita harus berperan aktif dalam menjaga situasi yang sudah terkendali ini. SKB Empat Menteri ini memiliki lampiran yang sangat terperinci untuk ditaati bersama. Saya berharap SKB ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik karena sudah disusun sangat teknis agar mudah diikuti,” tutupnya.

Editor: Puti Aini Yasmin