Soal Jabatan Dewan Pengarah, Kepala BRIN Akui Butuh Dukungan Politis dan Teknokratis

JAKARTA, iNews.id — Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko (LTH) mengungkapkan alasan dibentuknya posisi dewan pengarah dalam lembaga yang dipimpinnya. Menurut dia, BRIN membutuhkan dukungan politis dan teknokratis untuk menjalankan tugasnya.

Dia mengatakan infrastruktur riset di seluruh kementerian/lembaga kini dikonsolidasikan di bawah naungan BRIN. Selain itu, sejumlah lembaga riset yang dulunya berdiri sendiri-sendiri seperti LIPI, BPPT, LAPAN, dan Batan juga dilebur ke BRIN.

Anggota Keluarga Kerajaan Saudi Sebut AS Adalah Anugerah, Apa Motivasinya?

Mengingat tugas berat itu, LTH tak memungkiri membutuhkan dukungan politis maupun teknokratis untuk menjalankan tugas lembaganya.

"Terkait pelaksanaan riset yang penting eksekutifnya. Saya kan periset tulen. Jadi sebaliknya yang kita perlukan setelah itu adalah dukungan teknokratis dan politis. Itulah sebabnya ada dewan pengarah," ucapnya usai menghadiri pelantikan dewan pengarah BRIN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Jokowi Akan Lantik Dewan Pengarah BRIN, Megawati Termasuk

Dia memastikan dewan pengarah tidak akan masuk ke ranah eksekusi riset. Menurut dia, hal itu dikerjakan oleh pelaksana yang dipimpin dirinya. Kendati begitu, LTH kembali menegaskan dirinya membutuhkan dukungan politis dan teknokratis untuk menjalankan BRIN.

BRIN Kenalkan siDenuk dan Pupuk Organik Hayati ke Petani Gunungkidul

"Dewan pengarah tak lakukan riset, tak masuk ke ranah eksekusi riset, itu sendiri itu jadi tanggung jawab saya," jelasnya.

"Tapi saya tentu butuh dukungan dari sisi teknokratis dan politis, karena seperti diketahui saya kumpulkan unit riset di semua kementerian itu bukan berarti saya melakukan sendiri, saya kan harus kembalikan layanan riset yang tadinya mereka butuhkan, ke kementerian lagi, tentu butuh koordinasi yang tak mudah. Itulah sebabnya dewan pengarah ada di situ," sambung dia.

Mantan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mengatakan keberadaan dewan pengarah di BRIN sama seperti di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keberadaan dewan pengarah dinilai sangat penting sebagai payung untuk mengonsolidasikan persoalan yang ada.

"Mirip dengan BNPB. BNPB kan lintas kementerian, itu sebabnya di BNPB ada dewan pengarah. Dewan pengarah fungsinya menjadi payung untuk kita semua agar semua lebuh mudah dikonsolidasikan," ucap dia.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi resmi melantik Dewan Pengarah BRIN di Istana Negara. Ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat oleh Megawati Soekarnoputri yang merupakan ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sedangkan Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat secara ex-officio oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yakni Sri Mulyani dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional yakni Suharso Monoarfa.

Sementara itu, Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto sebagai Sekretaris Dewan Pengarah BRIN. Sudhamek merupakan pengusaha yang juga Anggota Dewan Pengarah BPIP.

Kemudian anggota Dewan Pengarah BRIN diisi oleh Emil Salim , I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo dan Tri Mumpuni.

Editor: Faieq Hidayat