Soal Kasus Pengeroyokan Ade Armando, Pakar UB Sebut Cermin Komunikasi Politik Kebencian

JAKARTA, iNews.id - Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando mengalami pengeroyokan saat demonstrasi di depan gedung DPR/MPR pada Senin (11/4/2022) kemarin. Pakar dari Universitas Brawijaya (UB) pun menilai hal itu sebagai cermin komunikasi politik kebencian.

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Rachmat Kriyantono menyesalkan kejadian tersebut. Sebab, pengeroyokan tersebut dilakukan melebihi batas manusiawi terlebih terjadi di bulan puasa.

Baca Juga

Ulama Sunni Iran Sebut Demonstrasi Mematikan Belum Pernah Terjadi Sebelumnya

“Apa pun alasannya, tindakan pemukulan, pengeroyokan hingga melakukan tindakan menelanjangi Ade Armando adalah perilaku di luar batas manusiawi. Tidak pantas dilakukan siapa pun. Apalagi kejadian dilakukan di bulan suci Ramadan ini,” kata dia dikutip dari laman resmi UB, Kamis (14/4/2022).

Pria yang akrab disapa cak RK ini menjelaskan pada dasarnya Ade Armando konsisten menentang wacana tiga periode presiden dan pemilu ditunda. Artinya, dia satu pihak dengan demonstran sehingga kejadian pengeroyokan termasuk cermin komunikasi politik kebencian.

Baca Juga

Polda Metro Jaya Pastikan 6 Tersangka Pengeroyok Ade Armando Bukan Mahasiswa

“Berarti, ini merupakan cermin komunikasi politik kebencian,” ucap dia.

Lebih lanjut, Rachmat memaparkan bahwa komunikasi politik kebencian ini pada dasarnya sudah muncul sejak pilpres 2014, dan terus memuncak saat pilkada DKI pada 2017 dan pilpres 2019. Praktiknya dilakukan dengan menyerang SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).

Baca Juga

Terungkap, Pelaku Keroyok Ade Armando karena Kesal Pernyataannya di Medsos

“Anak bangsa saling serang bukan pada gagasan, tetapi pada aspek SARA yang cenderung negatif dalam. suatu kampanye politik identitas yang negatif,” tuturnya.

Sementara itu, Rachmat berharap mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi bisa melakukannya dengan ilmu. Sebab, demonstrasi merupakan hak, tetapi, dalam era demokrasi modern ini, dinilai lebih baik jika menjadikan demonstrasi sebagai alternatif terakhir.

“Menurut saya mahasiswa lebih baik menggelar semacam simposium antar mahasiswa. Para pimpinan BEM bisa berkumpul untuk mengevaluasi situasi bangsa. Outputnya bisa berupa pernyataan sikap yang bisa disebarkan ke media massa, DPR maupun pemerintah,” usulnya.

“Apakah ini sudah dilakukan? Jika sudah dilakukan, apakah tidak ada respons dari pemerintah atau DPR? Jika tidak ada maka bisa disebut muncul ketersumbatan channel komunikasi politik. Jika tersumbat maka demonstrasi menjadi pilihan akhir,” tutup Rachmat.

Editor: Puti Aini Yasmin