Soal Nikah Beda Agama, Tito Karnavian: Prinsip Kemendagri Putusan Pengadilan

TANGERANG, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons edaran Mahkamah Agung (MA) yang melarang hakim mengabulkan pernikahan beda agama. Tito menegaskan pada prinsipnya Kemendagri berpegang pada putusan pengadilan terkait pencatatan pernikahan di administrasi kependudukan.

"Pernah disampaikan sebenarnya dulu, prinsip utama dari Kemendagri adalah putusan pengadilan," ujarnya di sela menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Kabupaten Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Baca Juga

AS Ketar-ketir ketika Kapal Induk Generasi Terbaru China Mulai Beroperasi, Berikut 5 Kehebatannya

Menurutnya apabila pengadilan mengesahkan pencatatan pernikahan beda agama, maka pemerintah harus melayani warganya. Sebaliknya, apabila pengadilan menolak maka pernikahan beda agama tidak bisa dicatat Kemendagri.

"Ketika putusan pengadilan mengesahkan, maka mau tidak mau harus dilayani, dicantumkan dalam KTP," kata Tito.

Baca Juga

Terbitkan Edaran, MA Larang Hakim Kabulkan Pernikahan Beda Agama

"Tapi kalau seandainya itu pengadilan menolak, otomatis kita juga nggak bisa mencantumkan," tambahnya.