Soal Pemakzulan Wapres Gibran, Airlangga Imbau Pasar Tetap Tenang Sikapi Gejolak Politik
JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional di tengah menghangatnya isu politik domestik terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Airlangga, Indonesia perlu mencontoh negara-negara maju yang berhasil menerapkan pemisahan (kompartementasi) antara dinamika politik dan kinerja sektor ekonomi.
"Yang penting kita menjaga ekonomi tetap solid. Dan kita menjaga agar di berbagai negara yang sudah tingkat pertumbuhannya tinggi, kesejahteraannya meningkat biasanya ada kompartementasi antara politik dan ekonomi," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Airlangga juga mengimbau pelaku pasar modal dan investor agar tidak terpengaruh isu-isu yang bersifat sementara. Dengan demikian, kondisi fundamental ekonomi dalam negeri tetap terjaga tanpa adanya kejutan di pasar keuangan.
"Jadi ekonomi terus kita jaga, supaya tetap secara fundamental solid. Yang kita tunggu kan jangan ada surprise lagi di capital market," lanjutnya.
Menanggapi kekhawatiran pengamat mengenai potensi gejolak sentimen negatif di pasar akibat dinamika politik saat ini, Airlangga meminta pelaku pasar lebih bijak dalam menilai situasi serta memisahkan isu sentimental dari kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya.
"Makanya itu kan faktornya sentimental. Bukan faktor fundamental. Jadi kita harus bisa, market harus bisa membedakan antara yang sentimental dan yang fundamental," tegasnya.
Terkait kecenderungan investor yang memilih bersikap hati-hati (wait and see) hingga stabilitas politik kembali kondusif, Airlangga berharap dinamika tersebut tidak mengganggu arus investasi maupun potensi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Ya kita lihat aja, kita lihat ke depan. Tetapi kita berharap bahwa ini tidak mempengaruhi investasi dan juga potensi perekonomian secara nasional," pungkas Airlangga.
Seperti diketahui, isu politik nasional kian menghangat menyusul perkembangan terkait kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Niat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran sebagai respons terhadap dinamika politik di DPR RI, termasuk usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), serta menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen administrasi pendidikannya.
Meski niat tersebut telah disampaikan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengajuan pengunduran diri tidak serta-merta mengosongkan posisi wakil presiden secara mendadak.
Secara konstitusional, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden sampai proses formal pengunduran diri atau pembahasan sesuai mekanisme ketatanegaraan di MPR/DPR diputuskan.
Editor: Adhenda Madarina Idzni