Soal Pemberlakuan Sanksi, Wapres: Program Vaksinasi Tidak Boleh Gagal

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah memulai program vaksinasi massal dengan target untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Sasarannya mencakup 182 juta atau sekitar 70 persen jumlah penduduk Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa program ini tidak boleh gagal dan harus berhasil.

Baca Juga

Finlandia Menentang Jaminan Mirip Pasal 5 NATO untuk Ukraina

"Ini merupakan program vaksinasi terbesar dan paling menentukan yang pernah kita laksanakan. Program vaksinasi ini harus berhasil dan tidak boleh gagal,” katanya dalam Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro Tahun 2020, Selasa (16/2/2021).

Untuk memastikan keberhasilan program vaksinasi, Ma'ruf mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Perpres No.14/2021. Dimana Perpres itu menegaskan vaksinasi covid-19 sifatnya wajib bagi mereka yang telah terdaftar dalam register Kementerian Kesehatan dan memenuhi persyaratan sebagai sasaran vaksinasi.

Baca Juga

Guru, Pedagang Pasar hingga Wartawan Divaksinasi Covid Besok 17 Februari

“Perpres tersebut juga menetapkan sanksi administratif bagi mereka yang menolak atau menghalangi vaksinasi Covid-19,” katanya.

Dia pun mengajak seluruh masyarakat agar memahami, mendukung dan mematuhi semua peraturan mengenai protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19. Hal ini sebagai perwujudan dari pelaksanaan Sila Kedua dan Sila Ketiga dari Pancasila.

“Melaksanakan vaksinasi dan protokol kesehatan adalah langkah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Karena kita melindungi orang lain termasuk diri dan keluarga kita dari penularan dan serangan wabah yang mematikan. Dan langkah itu tidak akan mencukupi bila vaksinasi belum mencapai 182 juta penduduk sehingga tercipta herd immunity, “ ucap dia.

Editor: Faieq Hidayat