Soroti Bansos Tak Tepat Sasaran, Dewan Jateng: Masalahnya pada Data Kemiskinan yang Tidak Valid

SEMARANG, iNews.id - Program pemerintah berupa bantuan sosial (bansos) merupakan bagian dari usaha menyejahterakan masyarakat. Hanya saja, pemberian bansos yang bertujuan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar, serta meningkatkan taraf hidup penerimanya, disinyalir banyak yang tidak tepat sasaran.

“Problem utamanya memang karena sampai saat ini data kemiskinan yang dimiliki pemerintah tidak valid 100 persen. Padahal kita memiliki BPS, kita memiliki Biro Kesra, bahkan kemudian pemerintah membentuk desk penanganan kemiskinan. Namun data yang digunakan tetap saja tidak valid,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman.

Baca Juga

UNIFIL Laporkan Lebih dari 10.000 Pelanggaran Israel di Lebanon Sejak Tahun Lalu

Pihaknya menjelaskan, dua tahun terakhir saat pandemi Covid-19, pemerintah menyalurkan berbagai macam bansos ke berbagai elemen masyarakat. Bansos tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat, namun juga oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan bahkan oleh pemerintah desa.

Namun, dalam prakteknya banyak sekali salah sasaran, karena misalnya ada warga yang cenderung mampu bisa mendapatkan bansos, namun yang tidak mampu justru tidak masuk data.

“Ini jadi perhatian penting bagi kita semua dan menurut kami, sumber masalahnya ada pada data yang tidak Valid. Pengawalan bersama oleh berbagai elemen masyarakat harus supaya bisa tepat sasaran,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah telah memproses penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai patokan dalam penyaluran bansos. Namun, dilapangan masih terjadi data yang kuang pas dan perlu diperbaiki, karena sering kali tidak update.

Dia mencontohkan, ketika turun ke lapangan pihaknya menemukan penerima bantuan yang rumahnya bagus, punya kendaraan bagus, dan sebagainya.

“Dalam hal ini tim inspektorat harus turun ke lapangan melakukan pengawasan. Soal update kondisi, misalnya tahun kemarin masuk data, dan kondisinya memang berhak dapat, tapi alhamdulillah tahun ini kondisi perekonomiannya sudah membaik, kan bisa diganti dengan yang lain,” tuturnya.

Dalam penyusunan data bansos, pihaknya menyadari bahwa kepala desa seringkali kerepotan. Disatu sisi, masyarakat berharapnya bisa dapat semua, disatu sisi jumlah penerimanya terbatas.

Pada 2023 mendatang, Pemprov dan DPRD telah menyiapkan anggaran sebesar Rp437 miliar untuk bantuan sosial. Baik berupa rumah layak huni, jamban, sanitasi, beasiswa anak-anak tidak mampu, dan sebagainya.

“Mari kita kawal bersama supaya bantuan ini bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan penyaluran bansos pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,9 triliun. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 menyebut kesalahan penyaluran bansos terjadi pada bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial tunai (BST). (adv – anf)

Editor: Rizqa Leony Putri