Soroti Insentif Nakes Belum Cair, Puan : Mereka Ujung Tombak Penanganan Covid

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti insentif tenaga kesehatan yang belum dicairkan. Dia meminta pemerintah daerah segera menyalurkan insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19. 

“Segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (30/7/2021).

Baca Juga

Penasihat Senior PM Ungkap Jepang Perlu Kembangkan Senjata Nuklir Sendiri

Puan juga mengaku menerima laporan mengenai potongan atas penerimaan insentif tersebut, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi pertanyaan nakes.

“Mereka bertaruh nyawa dan juga keluarga. Juga sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19. Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang adalah hak mereka,” kata dia.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp62,8 Triliun untuk Pelaku Usaha

Diketahui, insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim.

Baca Juga

Realisasi Anggaran Covid-19 di Kalbar Rendah, Pencairan Insentif Nakes Dianggap Ruwet

Pada 2020 ada 848.885 nakes menerima insentif terkait penanganan Covid-19. Sementara di 2021, insentif ini baru diterima oleh 50.849 nakes dengan nominal Rp245,01 miliar dari BOK, dan insentif dari DAU/DBH baru tersalurkan ke 23.991 nakes dengan nominal Rp 1,79 triliun dari alokasi Rp8,1 triliun, hingga 20 Juli 2021.

“Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes,” ucap Puan.

Baca Juga

Nakes di Palembang Kembali Akan Terima Insentif, Pegawai Puskesmas Rp5 Juta per Bulan

Oleh karena itu, mantan Menko PMK ini mengapresiasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavia yang menegur langsung para kepala daerah yang dinilai tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran termasuk untuk insentif nakes. Seharusnya pemda tak perlu menunggu teguran agar optimal melaksanakan mandat realokasi anggaran.

“Realokasi anggaran dan kebijakan harus berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19. Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat