Sosiolog Unair Komentari Aturan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT: Hasil Tidak akan Optimal

JAKARTA, iNews.id - Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mewajibkan siswa SMA/SMK masuk sekolah jam 5 pagi. Merespons hal itu, Sosiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Tuti Budirahayu menilai hasil aturan tidak akan optimal dalam proses belajar.

Menurutnya aturan seharusnya dibuat berdasarkan kajian yang sahih dan valid atas keberhasilan program serupa. Ia mencontohkan bila ada daerah atau negara lain yang telah menerapkan dan terbukti sukses baru bisa dipertimbangkan.

Baca Juga

Bagaimana Persenjataan Baru Rusia Pastikan Keseimbangan Strategis selama 1 Abad?

"(Jika) Siswanya berhasil dalam bidang akademik maupun nonakademik. Maka, kebijakan tersebut layak diuji cobakan. Jika tidak atau belum ada kajian yang komprehensif dan valid, lebih baik ditunda dulu dan cari kebijakan-kebijakan lain yang memiliki tujuan yang sama,” ucap dia dikutip dari laman resmi Unair, Sabtu (4/3/2023).

Malahan, aturan tersebut jika dibuat berdasarkan kebijakan tanpa ada kebijakan atau dukungan lainnya, maka hasilnya tidak akan optimal bagi murid-murid.

Baca Juga

Masuk Sekolah Jam 5 Pagi, Gubernur NTT Berdalih untuk Siapkan Siswa ke PTN Unggulan

Oleh karena itu, Tuti menjelaskan harus ada inovasi yang berfokus pada tujuan. Ia mencontohkan masuk pagi dimulai dengan olahraga bersama untuk melatih fisik dan menyegarkan badan para siswa.

Baca Juga

Gubernur NTT Wajibkan Masyarakat Jalan Kaki Mulai November Mendatang

“Setelah itu, dilanjutkan dengan kegiatan literasi, di mana siswa diberi waktu 1 jam untuk membaca buku dan berdiskusi. Selebihnya silahkan melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Penting, dari program-program dan kebijakan inovatif tersebut harus dievaluasi secara berkala,” tutur dia.

Sementara itu, dosen FISIP ini juga menyoroti bahwa aturan tersebut akan memberatkan siswa. Alhasil, belum tentu siswa senang dan semangat untuk sekolah.

Bahkan, dalam istilah sosiologi pendidikan ada yang dikenal dengan nama kekerasan simbolik. Artinya, siswa dan para guru mengalami kekerasan akibat aturan yang dibuat pemerintah, namun tidak dianggap karena tujuannya dianggap baik.

Maka dari itu, aturan tersebut ditakutkan membuat anak malas sekolah hingga putus sekolah. Ia pun menilai bahwa kebijakan tersebut dapat efektif.

“Pada hakikatnya, belajar adalah kegiatan yang menyenangkan, bukan kegiatan yang membuat anak tertekan. Jika aturan tersebut dibuat, maka kemungkinan siswa akan malas bersekolah dan bahkan bisa menyebabkan putus sekolah. Jadi sekali lagi kebijakan itu akan menjadi tidak efektif,” ujarnya.

Editor: Puti Aini Yasmin