Sri Radjasa Sebut Kasus Listyo Sadap Presiden Makar, Rahasia Negara Berpotensi Bocor ke Israel
JAKARTA, iNews.id - Praktisi intelijen Kolonel Inf (Purn) Sri Radjasa Chandra menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk makar. Dia meminta aparat kepolisian tidak hanya mendalami dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tetapi juga pihak lain yang berada di balik penggunaan alat penyadapan tersebut.
"Penyadapan ini adalah makar, cuma persoalannya, kita tidak bisa berhenti end user-nya hanya LSP (Listyo Sigit Prabowo)," kata Sri Radjasa dalam konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (22/11/2026).
Sri Radjasa mengungkapkan, alat penyadapan yang diduga digunakan dalam kasus tersebut berasal dari Israel. Dia menyebut alat bernama Pegasus itu memiliki teknologi canggih yang memungkinkan penyadapan tanpa metode klik.
Dia juga mengeklaim hasil penyadapan menggunakan alat tersebut dikirim ke Israel.
"Yang paling berbahaya sekali, ketika kita menggunakan produk Israel yang dinamakan Pegasus ini semua penyadapan masuk ke Israel," tuturnya.
Sri Radjasa menilai dugaan penggunaan alat tersebut berpotensi membocorkan rahasia negara kepada pihak asing. Dia bahkan menyebut dugaan keterlibatan Listyo Sigit bukan sekadar makar, melainkan juga pengkhianatan terhadap negara.
"Jadi semua produk Israel yang IT itu semua masuk ke Israel. Artinya apa? Listyo Sigit sudah membocorkan rahasia negara ke negara lain, bahkan negara musuh. Jadi ini pengkhianatan bukan sekadar makar," ujarnya.
Diketahui, Polri tengah mengusut dugaan makar terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam penyidikan tersebut, lima lokasi di Bogor dan Tangerang telah digeledah.
Penggeledahan tersebut dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan menemukan barang bukti elektronik. Salah satu rumah di Bogor yang digeledah diduga digunakan sebagai posko untuk mempersiapkan tindakan makar.
Dari rumah tersebut, polisi mengamankan sejumlah dokumen, spanduk, dan barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara.
Bareskrim Polri telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Sementara itu, Eko Hadi Santoso diberhentikan dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).
Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Dalam perkara tersebut, para tersangka disebut dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Mereka juga disebut dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana delapan tahun.
Editor: Rizky Agustian