STF Driyarkara Soroti Jokowi Makin Jauh dari Amanat Rakyat sejak MK Loloskan Gibran Cawapres

JAKARTA, iNews.id - Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara menyoroti sejak keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin menjauh dari amanat rakyat. Terutama yang terkait netralitas negara dalam Pemilu 2024.

"Kami mengawasi, khususnya sejak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih anda," kata Ketua sekaligus Rektor STF Driyarkara, Dr. Simon Petrus L. Tjahjadi dalam seruannya, Senin (4/2/2024).

Baca Juga

Menhan Somalia Murka Trump Hina Warga Negaranya

STF Driyarkara meminta penyelenggara negara khususnya presiden untuk bersikap jujur dan adil dalam bernegara.

"Kepada segenap pemangku jabatan negara dan pemerintahan, khususnya kepada Bapak Presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum akan ikut rusak juga," ujar Simon.

Baca Juga

Eks Pimpinan KPK Minta Presiden Pegang Teguh Standar Moral dan Etika

Pihaknya menekankan tiga hal utama yang menjadi seruan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya pemerintah dan aparat negara, atas penyelenggaraan demokrasi yang tengah berlangsung saat ini.

"Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa serta memenuhi kewajiban anda seadil-adilnya. Kami meminta anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamental moral kita semua," ujar Simon.

Kedua, meminta pemerintah menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan pendiri bangsa, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan Undang-Undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara.

Terakhir, STF Driyarkara meminta kepada rakyat Indonesia untuk memanfaatkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 yang akan datang secara bijak, dengan antara lain mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya. Terutama, seruan untuk mencermati kesetiaan para calon pada penegakan HAM dan komitmennya menghapus praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Editor: Reza Fajri