Surat Penunjukan Azis Syamsuddin Dianggap Bikin Malu Golkar

Felldy Utama ยท Minggu, 10 Desember 2017 - 18:12:00 WIB
Surat Penunjukan Azis Syamsuddin Dianggap Bikin Malu Golkar
Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengkritik kabar penunjukan Azis Syamsuddin sebagai ketua DPR oleh Setya Novanto, Minggu (10/12/2017). (Foto:iNews.id/Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id – Kabar penunjukan Azis Syamsuddin sebagai calon ketua DPR oleh Setya Novanto membuat internal Partai Golkar gerah. Penunjukan itu dianggap tindakan yang justru mempermalukan partai dan lembaga DPR.

Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, DPR adalah lembaga terhormat. Mekanisme pergantian ketua Dewan sudah diatur jelas, bukan oleh orang per orang dengan mengatasnamakan partai.

”Karena itu menurut saya, ada politisi yang ingin mempermalukan DPR. Dan anehnya ada orang-orang di DPR yang mengikuti kehendak itu," kata Doli Kurnia di Jakarta, Minggu (10/12/2017).

Dia menegaskan, apabila benar ada surat dari ketua umum Partai Golkar (nonaktif) Setya Novanto yang menunjuk Azis, internal partai wajib mempersoalkan. Apalagi dikabarkan bahwa surat itu ditandatangani Idrus Marham selaku sekjen. Menurut Doli, hal ini ganjil karena Idrus sudah ditetapkan sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum.

"Jadi sekarang DPP ini siapa sebetulnya pemegang kendali? Kenapa sudah ada plt tapi tiba-tiba surat yang ditandatangani Setnov dan Idrus masih dianggap berlaku? Ini kan berarti mengelola organisasi dengan tidak sehat," kritiknya.

Untuk diketahui, pada Sabtu, 9 Desember 2017, Ketua DPP Partai Golkar Roem Kono menyebut Setnov membuat surat berisi arahan kepada partai. Intinya, Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin diberi kepercayaan untuk menjabat ketua DPR.

Doli menegaskan, Fraksi Partai Golkar DPR adalah kepanjangan dari DPP. Setiap kebijakan yang dilakukan oleh fraksi itu harus melalui keputusan resmi DPP Partai Golkar. "Kan kita tunggu rapat pleno untuk membicarakan tentang persiapan munas. Tidak ada rapat, kemudian kenapa ada surat keluar," katanya.

Dengan kata lain, apabila tidak ada surat resmi, itu merupakan tindakan ilegal secara organisatoris Golkar dan harus ditolak dan tidak boleh diteruskan.Karena itu dia meminta para anggota Golkar terutama yang duduk di kursi Dewan untuk menolak surat tersebut. Meskipun hak ketua DPR dimiliki Golkar, tidak berarti partai bisa sewenang-wenang.

"Menurut saya, harus juga ada gerakan penolakan dari teman-teman anggota DPR yang dimulai dari fraksi partai golkar. Kalau DPP sekarang sudah ada kelompok perubahan, saya kira itu juga akan bisa ditunjukkan di fraksi partai golkar ada kelompok-kelompok perubahan yang menolak itu," katanya.

Politikus Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, sesuai rapat pleno, keputusan-keputusan strategis partai itu dibahas antara plt, ketua harian, dan para koordinator bidang. Sepengetahuannya, hingga saat ini tidak ada rapat pleno DPP yang membahas penunjukan Azis.

”Oleh karena itu tentu ini berproses di luar jalur yang biasanya ditempuh dalam sebuah partai politik terutama Golkar," katanya.

Editor : Zen Teguh