Surat Suara Dicoblos di Malaysia, Sandi: Penegak Hukum Harus Bertindak

PALEMBANG, iNews.id – Calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno angkat suara terkait kasus surat suara yang ditemukan sudah dicoblos untuk pasangan capres-cawapres 01 di Malaysia. Menurut dia, kasus itu telah mencederai demokrasi Indonesia.

Karena itu, Sandi meminta aparat penegak hukum segera bertindak mengingat pemilu di dalam negeri akan berlangsung 17 April 2019. “Sangat disayangkan dan kami memberikan catatan tersendiri, dan ini mencederai demokrasi kita. Tentunya kami mempersilakan para aparat segera bertindak,” kata Sandi saat dijumpai di Rumah Siap Kerja di kawasan Pipa Reja Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (12/4/2019).

Baca Juga

Di Balik Kritik Trump: Dilema Inggris Menyeimbangkan AS dan China

Sandi menyesalkan kasus yang terjadi justru beberapa hari menjelang pencoblosan itu. Dalam video yang sudah viral di media sosial sejak Kamis (11/4/2019) kemarin, terlihat adanya penggerebekan di suatu lokasi di Malaysia. Beberapa orang yang terlibat dalam penggerebekan itu lalu menunjukkan surat suara sudah dicoblos untuk paslon 01 Jokowi-Ma’ruf dan caleg asal Partai Nasdem, Davin Kirana. Mereka juga menunjukkan puluhan kantong hitam berukuran besar berisi surat suara di lokasi tersebut.

Sandi pun mengaku telah melihat video itu. Dia menilai surat suara itu bukan tercoblos, tapi sengaja dicoblos oleh pihak yang hingga kini belum dijelaskan secara transparan oleh penegak hukum. Menurut dia, adanya video itu justru membangkitkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang tengah berlangsung saat ini.

“Ayo sama-sama. Kita punya 3-4 hari. Kita tuntaskan dan kita hukum seadil-adilnya. Harus dipastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya,” ujarnya.

Sandi mengharapkan penegakan hukum berlangsung adil. Jangan sampai penegakan hukum hanya tajam saja ke oposisi tapi tumpul ke penguasa. Penanganan kasus hukum ini menurut dia harus cepat dan jangan sampai berlarut-larut, karena pilpres tinggal hitungan hari. “Jika tidak, masyarakat tidak memiliki rasa percaya terhadap penyelenggaraan pemilu. Dampaknya akan sangat negatif bagi proses demokrasi,” ujar mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu.

Editor: Ahmad Islamy Jamil