Survei Internal PDIP: Jokowi Unggul 20 Persen dari Prabowo Subianto

Senin, 31 Desember 2018 - 00:07:00 WIB

Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, survei menyebutkan jika Jokowi masih unggul 20 persen dari pesaingnya Prabowo Subianto.

JAKARTA, iNews.id - Slektabilitas calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi masih jauh di atas pesaingnya Prabowo Subianto. Selisih antara Jokowi dengan capres nomor urut 02 itu sebanyak 20 persen.

Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, salah satu alasan elektabilitas Jokowi masih mengungguli Prabowo karena publik puas atas kinerja presiden ketujuh tersebut.

5 Paspor yang Lebih Lemah dari Indonesia dan Faktor Penyebabnya

"Dari survei internal, Jokowi masih unggul karena kepuasan publik kepada beliau sangat baik di bidang politik, hukum, keamanan, dan ekonomi," katanya.

Hal itu disampaikan dia dalam acara refleksi akhir tahun Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertajuk "Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik", di Jakarta, Minggu (30/12/2018).

Deretan Keberhasilan Jokowi di Mata Perkumpulan Gerakan Kepemudaan

Selama pemerintahan Jokowi, menurut pria yang akrab disapa Ara ini, kinerja penegakan hukum semakin baik. Hal itu terlihat dengan harmonisnya hubungan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sehingga tidak terjadi kegaduhan di bidang hukum.

Sementara di bidang ekonomi, dia mengungkapkan, Jokowi tetap menjamin tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Walaupun harga minyak sangat fluktuatif dan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik.

"Dua hal itu sangat penting bagi rakyat terutama bagi rakyat kecil. Kami pastikan itu tetap terjaga," ujar Ara.

Dia mengaku tidak setuju ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerapkan kebijakan relaksasi bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang membuka peluang pihak asing masuk di sektor tersebut.

Selama ini, Ara menambahkan, Jokowi sudah melakukan tiga hal baik bagi UKM. Seperti, menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi 7 persen, lalu plafon publik dari Rp5 juta menjadi Rp25 juta.

"Di sektor UKM sudah dijalankan dengan sangat baik, jadi buat apa pihak asing masuk di sana," katanya.

Ara mengatakan, Jokowi sudah membatalkan kebijakan menteri tersebut sehingga dirinya mengajak semua pihak menjaga program-program Jokowi yang pro-rakyat dan pro-UKM.

Editor: Djibril Muhammad