Tak Persoalkan Gaji, Sohibul Harap Dewan Pengarah BPIP Profesional

JAKARTA, iNews.id - Gara-gara kontroversi gaji Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sempat bersitegang dengan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mahfud tersinggung karena dikirimi meme dengan tulisan, "Saya Pancasila Saya Rp100 juta" dari seorang politikus PKS.

Masalah itu pun disampaikan Mahfud MD kepada Presiden PKS Sohibul Iman. Setelah pertemuan tersebut, Sohibul Iman tidak ingin mempermasalahkan besaran hak keuangan atau gaji Dewan Pengarah BPIP. Dengan besaran gaji yang diterima, Sohibul berharap BPIP dapat bekerja secara profesional.

Kemitraan Pertahanan Baru Mesir-Turki Bisa Geser Keseimbangan Kekuatan Regional

"Ya (tidak masalah) karena kita percaya kepada institusi resmi, ya kita berharap institusi resmi itu bertindak secara profesional, itu aja," ujar Sohibul usai menghadiri upacara Pancasila 1 Juni di Kemenlu, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018).

Sohibul menerangkan, jika kementerian terkait sudah menyetujui keberadaan organisasi BPIP, dia berpandangan sudah tidak ada lagi yang mesti dipermasalahkan.

"Ya kan di pemerintahan sudah ada yang bertugas masing-masing. Kalau dari beban kerja ada Menpan RB, yang mengalokasikan dananya Menkeu. Saya kira kalau mereka sudah meng-acc ya saya kira kita percaya aja kepada itu," katanya.

Kendati demikian, Sohibul mempersilakan bila ada sebagian kalangan yang masih mengkritik besaran gaji BPIP. Dia yakin dari pihak pemerintah akan memberi pembelaan.

"Sebagian kalangan ini yang mau mempermasalahkan ya tentu silakan aja berargumen. Nanti yang akan memberikan counter argument tentu ya dari Menpan RB dan Menteri Keuangan," kata dia.

Dalam momen upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, Sohibul sempat foto bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, Sohibul juga berfoto bersama beberapa pimpinan partai koalisi pemerintah, di antaranya Ketua Umum PDIP yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Diketahui, hak keuangan dewan pengarah dan pimpinan BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018. Dalam beleid itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mendapatkan hak keuangan Rp112.548.000 per bulan. Sementara, anggota Dewan Pengarah mendapatkan hak keuangan sebesar Rp100.811.000 per bulan.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp36.500.000.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa para petinggi BPIP belum digaji oleh negara sejak dibentuk Presiden Joko Widodo pada Juni 2017. Sri Mulyani membenarkan apa yang disampaikan anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD bahwa negara belum pernah memberikan satu rupiah pun kepada petinggi BPIP selama bekerja hampir satu tahun dalam membina Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Sementara Mahfud mengaku telah memaafkan politikus PKS yang menyindirnya soal gaji yang dia terima dari jabatan anggota Dewan Pengarah BPIP. Dia menyatakan masalah tersebut sudah selesai.

“Dengan PKS sudah selesai. Saya sudah berpelukan tadi dengan Sohibul Iman. Jadi, sekarang silakan masyarakat mau berhenti atau terus (meributkan isu gaji BPIP itu), sudah di luar hak saya,” ujar Mahfud.

Editor: Azhar Azis