Taufik Gerindra Beberkan Kronologi Penangkapan Pria di Depan Rumahnya

Felldy Utama ยท Selasa, 16 April 2019 - 16:03 WIB
Taufik Gerindra Beberkan Kronologi Penangkapan Pria di Depan Rumahnya

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik mengklarifikasi pemberitaan penangkapan pria di depan rumahnya, Jakarta, Selasa (16/4/2019). (Foto: iNews.id/ Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik mengklarifikasi pemberitaan penangkapan pria di depan rumahnya, Jakarta Utara dengan tuduhan politik uang. Dia menceritakan kronologi peristiwa penangkapan tersebut.

Caleg DPRD DKI Jakarta itu mengungkapkan, timnya tengah fokus memberikan pembekalan kepada koordinator saksi dari setiap tingkatan. Baik di tingkat Rukun Warga (RW) hingga tingkat provinsi. Saat kejadian penangkapan, timnya tengah melakukan pertemuan dengan koordinator saksi tingkat RW.

"Jadi ketika kami sedang menjelaskan di kantor saya, kepada koordinator saksi tingkat RW, tiba-tiba dibisikkan saya, ada anak buah yang dibawa polisi. Jadi bukan Bawaslu yang bawa, polisi yang bawa," ujar Taufik dalam konferensi pers di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Mendengar kabar tersebut, dia tetap melanjutkan pertemuan dengan koordinator saksi. Mengingat, tidak mungkin untuk menunda agenda pejelasan sejumlah materi kepada koordinator saksi tingkat RW karena waktu yang terbatas.

"Karena koordinator saksi tingkat RW itu nanti yang akan menyampaikan mandat saksi karena mandat saksi itu kan harus hari ini segera lapor ke KPPS. Kemudian sampai selesai," ucapnya.

BACA JUGA: Bawaslu Tangkap Pria di Depan Rumah M Taufik, Sita Amplop Berisi Uang

Dia menuturkan, sesuai undang-undang pemilu dibolehkan memberikan uang kepada saksi, koordinator saksi. Baik tingkat RW maupun tingkat kecamatan karena itu bagian dari ongkos politik.

"Jadi kalau tiba-tiba begini, saya kira mestinya semua pihak yang memberikan uang kepada saksi tangkap saja. Ini kan UU yang mandatkan," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Taufik, Yupen Hadi menambahkan. Salah satu staf dari kliennya bernama Charles Lubis yang ditangkap oleh polisi dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Padahal, penegakkan hukum dalam ranah pemilu hanya boleh dilakukan oleh Sentra Tim Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepolisian dan Kejaksaan.

Menurutnya, setiap pelanggaran hanya dua metodenya, yaitu temuan, di mana terdapat  temuan atau hasil atas pengawasan pemilu oleh panwas dan Bawaslu. Kedua, hanya boleh berdasarkan laporan harus dibuat dalam skema tertulis.

"Nah dalam hal ini, saudara Charles ditangkap dalam skema OTT diambil langsung dari tempatnya. Kami meyakini kepolisian tidak memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan itu, sepanjang dalam urusan pemilu. Maka kami mempertanyakan dalam kapasitas apa Polres Jakut melakukan OTT kepada Charles Lubis," kata Yupen.


Editor : Kurnia Illahi