Tegas! Prabowo akan Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Ketentuan Tanah dan Hutan

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah bakal mencabut izin perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan hutan. Penegakan hukum akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung hingga Polri.

"Saya juga sudah memberi keputusan pada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri dan Panglima TNI, untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Baca Juga

Rusia Didesak Serang Satelit Elon Musk dengan Senjata Nuklir, Ini Alasannya

Prabowo menyatakan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap semua perusahaan, tanpa perlakuan khusus.

Dia mengingatkan, perusahaan yang tidak menyelesaikan kewajibannya langsung dapat dicabut izinnya.

Baca Juga

Prabowo Setuju Anggaran Rp48 Triliun untuk Bangun IKN 5 Tahun ke Depan

"Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Sidang digelar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah selama tiga bulan setelah Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu.

"Jadi kita resmi menjabat, menjalankan mandat dari rakyat tiga bulan," kata Prabowo. 

Prabowo menegaskan, tiga bulan pertama masa jabatan merupakan tahap penting dalam perjalanan pemerintah untuk mencapai program prioritas yang telah ditetapkan.

Editor: Reza Fajri