Terungkap, Ini Alasan DPR Imbau Pegawainya WFH saat Ada Demo Buruh

JAKARTA, iNews.id - Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (28/8/2025). Ternyata, DPR mengimbau para pegawainya untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni kebijakan itu dilakukan agar para pegawainya tak kesulitan untuk pulang ke rumah. Sebab, dari aksi demonstrasi pada Senin (25/8/2025) banyak pegawai yang sulit keluar dari Kompleks Parlemen.

Putin Tegaskan Rusia akan Bebaskan Seluruh Donbass, Peringatkan Perang Dahsyat

"Karena kan kita nggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH," ujar Sahroni.

Sebagai informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 mengenai penyesuaian sistem kerja WFO dan WFH bagi pegawainya pada hari Kamis, 28 Agustus 2025.

Gedung DPR Justru Lengang saat Buruh Demo Besar Depan Parlemen

Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Indra Iskandar ini, disebutkan bahwa penyesuaian sistem kerja bertujuan untuk menjaga produktivitas kerja pegawai serta memberikan fleksibilitas mobilitas di tengah potensi hambatan akibat demonstrasi.

Berikut poin-poin penting dari surat edaran tersebut:

Puluhan Siswa SMK Diamankan Polisi di Karawang, Naik Truk Hendak Ikut Demo ke DPR

Pegawai Prioritas WFO: Pegawai yang memiliki tugas penting dan mendesak terkait kedinasan diwajibkan untuk tetap hadir dan bekerja dari kantor (WFO).

Fleksibilitas WFH: Pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman (WFH).

Perjalanan Dinas: Pegawai yang sedang dalam status perjalanan dinas tetap melaksanakan tugas sesuai dengan tempat yang ditetapkan dalam Surat Tugas.

Komposisi WFO-WFH untuk Pimpinan Tinggi Pratama: Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diminta untuk mengatur kehadiran pegawai dengan komposisi 25 persen WFO dan 75 persen WFH, dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan prioritas.

Antisipasi Gangguan Mobilitas: Seluruh pegawai diimbau untuk menghindari area yang menjadi titik kumpul massa aksi, mengatur waktu keberangkatan lebih awal jika bertugas WFO, menjaga keamanan diri dan dokumen kedinasan, serta memastikan sarana komunikasi tetap aktif.

Pengisian Kehadiran: Setiap pegawai wajib mengisi kehadiran pada tanggal tersebut melalui aplikasi SIRAJIN atau MANDALA.

Surat edaran ini juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kehadiran akan ditindaklanjuti dengan pemotongan tunjangan kinerja dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen DPR RI untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan produktivitas kerja pegawai, seraya mengutamakan keselamatan dan kenyamanan seluruh elemen di tengah situasi yang berpotensi tidak kondusif.

Editor: Puti Aini Yasmin