Thailand-Kamboja Memanas, Pemerintah RI Monitor WNI hingga Siapkan Mitigasi

JAKARTA, iNews.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah merespons cepat konflik yang memanas antara Thailand dengan Kamboja. Pemerintah juga menyiapkan mitigasi untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kedua negara.

Pemerintah terus memonitor situasi untuk memastikan para WNI di Thailand dan Kamboja aman.

Baca Juga

UNIFIL Ungkap Israel Bangun Tembok Beton yang Melintasi Wilayah Lebanon, Blokir Akses Warga

“Kami sudah langsung berkoordinasi dengan Kemenlu untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita yang tinggal di sana aman, dan termonitor, termasuk menyiapkan mitigasi-mitigasi,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Baca Juga

Thailand Tuduh Kamboja Jadikan Warga Sipil Tameng Manusia

Prasetyo mengatakan, Indonesia tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena akan berdampak secara global, termasuk ke Indonesia.

“Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan warga negara yang tinggal di sana itu aman. Dan jika terjadi sesuatu, itu sudah kita siapkan mitigasi-mitigasinya,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, termasuk KBRI setempat telah memberikan imbauan kepada seluruh WNI yang tinggal di kedua negara.

Pihaknya juga membuka ruang komunikasi dengan para WNI, sehingga jika terjadi sesuatu pemerintah bisa mendeteksi dan bisa dengan cepat melakukan penanganan.

Sebelumnya, Thailand dan Kamboja saling tuduh melakukan kejahatan perang, seperti menargetkan warga dan fasilitas sipil hingga penggunaan senjata.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kamboja Maly Socheata menyebut, militer Thailand menggunakan bom klaster atau munisi tandan yang dijatuhkan dari jet tempur F-16.

Thailand melancarkan serangan di tujuh lokasi menggunakan senjata berat dan bom klaster.

Penggunaan bom klaster dianggap sebagai kejahatan perang, menimbulkan ancaman jangka panjang terhadap warga sipil dan lingkungan, melanggar hukum internasional, serta sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan di kawasan.

Editor: Reza Fajri