Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ingin Bansos Pemerintah Diaudit demi Transparansi

JAKARTA, iNews.id - Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis ingin penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah diaudit. Hal itu demi transparansi bansos yang menggunakan uang negara.

Diketahui, 4 menteri Kabinet Indonesia Maju menjelaskan soal penyaluran bansos di sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Bansos menjelang Pemilu 2024 menuai sorotan lantaran diduga memiliki kepentingan politik.

Baca Juga

Trump Boleh Mamdani Memanggilnya Fasis: Bilang Saja Ya

"Kalau saya pribadi dan mungkin teman-teman setuju dengan saya, bahwa kita perlu mengaudit pelaksanaan bansos, audit itu menandakan akuntabilitas, kita tidak berprasangka terhadap pemerintah, tapi audit itu demi transparansi, demi keadilan dan untuk kita semua sebagai pembelajaran," kata Todung di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Todung menegaskan, audit bukan berarti pihaknya menolak bansos yang dibagikan kepada masyarakat.

Baca Juga

Airlangga Klaim Pembagian Bansos di RI Lebih Rendah dari Malaysia hingga AS

"Ini bukan berarti kita menolak bansos, kita setuju bansos, tapi banyak hal-hal strategis kita ungkapkan, kita diskusikan," ucap Todung.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan soal bantuan sosial (bansos) di sidang PHPU di MK, Jumat (5/4/2024).

Airlangga menyebut, pembagian bansos juga dilakukan negara-negara lain. Dia mengklaim, jumlah penduduk Indonesia yang diberi bansos lebih rendah daripada di Malaysia hingga Amerika Serikat.

"Bansos di Indonesia misal bantuan pangan diberikan kepada 22 juta orang, atau 7,9 persen dari penduduk, ini lebih rendah dari Malaysia 25 persen, Singapura 41, dan India 55,6 dan Amerika 12,1 persen," kata Airlangga. 

Menurut Airlangga, bansos di negara-negara lain juga dibagikan untuk memberantas kemiskinan.

Editor: Reza Fajri