Tim Hukum Prof Dasaad Bantah Hak Jawab Ketua Dewan Etik PERKI, Soroti Kewenangan Sidang 

JAKARTA, iNews.id - Tim hukum Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) membantah hak jawab Ketua Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), dr. Muhammad Munawar, yang dimuat sejumlah media pada 6–7 November 2026. Tim hukum menilai penjelasan tersebut belum menjawab persoalan mendasar terkait kewenangan lembaga, dasar pengaduan pasien, serta hak pembelaan diri dalam proses sidang etik. 

“Penegakan disiplin tenaga medis merupakan kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP), bukan dewan etik di tingkat perhimpunan. Karena itu, kami mempertanyakan dasar kewenangan Dewan Etik PERKI dalam menyelenggarakan sidang yang berpotensi melampaui fungsi pembinaan dan pengawasan,” ujar tim hukum yang dikoordinasikan oleh Rustiwahyuni, S.H., dalam pernyataan resminya.

Baca Juga

Kebutuhan Dokter Belum Terpenuhi, Kemenkes Kaji Skema Klinik Koperasi Merah Putih

Tim hukum merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta AD/ART IDI dan Ortala MKEK. Mereka juga mempersoalkan pelaksanaan sidang secara in absentia setelah dua kali pemanggilan, sementara menurut ketentuan organisasi yang dirujuk, pemanggilan seharusnya dilakukan sebanyak tiga kali. Ketidakhadiran Prof. Dasaad disebut telah disertai surat pemberitahuan alasan. 

Selain persoalan kewenangan, tim hukum mempertanyakan dasar pengaduan yang menjadi awal pemeriksaan etik. Mengacu pada Pasal 305 ayat (1) UU Kesehatan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin diajukan oleh pasien atau keluarga pasien yang kepentingannya dirugikan. Sementara itu, menurut tim hukum, enam pasien yang telah dimintai keterangan oleh penyelidik Bareskrim Polri menyatakan tidak pernah mengajukan pengaduan maupun meminta second opinion atas tindakan medis Prof. Dasaad. 

Baca Juga

Dokter Tirta Mendadak Posting Ijazah SD hingga S2 di Medsos, Alasannya Mengejutkan!

Tim menegaskan bahwa persoalan yang diperdebatkan bukan keberadaan pasien, melainkan ada atau tidaknya pengaduan yang menjadi dasar pemeriksaan. Mereka juga menyoroti penggunaan CD rekam medis tanpa persetujuan pasien yang menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, berpotensi memunculkan dugaan persoalan hukum baru. 

Proses pemeriksaan pada 15 Desember 2025 turut dipersoalkan. Tim hukum menyebut Prof. Dasaad mengalami perundungan, tidak diperbolehkan didampingi kuasa hukum, serta tidak diizinkan melakukan perekaman. Bahkan, ketika meminta bukti pengaduan pasien, Prof. Dasaad disebut justru mendapat respons berupa bentakan. 

Baca Juga

JPU Kerap Berganti, Dokter Richard Lee Berharap Dituntut Bebas Pekan Depan

Persoalan semakin berkembang setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) pada 21 Januari 2026 yang disebut merekomendasikan penolakan sertifikat kompetensi tambahan dan pencabutan sertifikat kompetensi spesialis jantung Prof. Dasaad. Tim hukum menyatakan SK tersebut tidak pernah diserahkan langsung kepada yang bersangkutan dan baru muncul sebagai alat bukti dalam persidangan PTUN Jakarta pada Mei 2026. 

Di sisi lain, tim hukum merujuk pada pernyataan Ketua MDP pada 5 Mei 2026 yang disebut untuk kedua kalinya menyatakan tidak ditemukan pelanggaran disiplin maupun pengaduan pasien. Hal ini dinilai memperkuat pertanyaan mengenai dasar pemeriksaan etik yang tetap berjalan. 

Baca Juga

Olahraga Ringan Setelah Makan Bantu Kendalikan Lonjakan Gula Darah, Begini Kata Dokter

Tim juga mengacu pada Surat PB IDI dan MKEK Nomor 2218/PB/A.2/10/2026 tertanggal 19 Oktober 2026 yang menyatakan perkara telah kedaluwarsa serta menegaskan fungsi dewan etik perhimpunan dalam pembinaan dan pengawasan. Dugaan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power dalam penerbitan SK tersebut kini disebut tengah dalam penyelidikan Bareskrim Polri. 

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, sebelumnya turut menegaskan bahwa kewenangan penanganan pengaduan pelanggaran disiplin profesi berada pada MDP.

Baca Juga

Punya Riwayat Kanker Payudara dalam Keluarga? Dokter Ingatkan Jangan Asal Tes Genetik

“Berdasarkan Pasal 305 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pengaduan diajukan oleh pasien atau keluarganya yang kepentingannya dirugikan dan ditujukan kepada MDP. Dewan Etik PERKI tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran disiplin,” ujarnya. 

Tim hukum juga mengungkap bahwa persoalan permohonan sertifikat kompetensi tambahan bidang kardiologi intervensi Prof. Dasaad telah berlangsung sejak 2016 dan kembali terjadi pada 2021. Mereka turut menyoroti beredarnya narasi dugaan pelanggaran etik di sejumlah grup WhatsApp internal perhimpunan sejak November 2025 yang dinilai berpotensi menjadi bentuk trial by publication. 

Editor: Maria Christina