JAKARTA, iNews.id - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR segera membentuk Pansus Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2024. Pelayanan haji yang masih banyak ditemukan kekurangan akan menjadi dasar evaluasi.
“Saya melihat bahwa harus ada evaluasi dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Saudi Arabia, terutama kepada pihak Masyair,” ujar anggota Timwas Selly Andriany Gantina seperti dikutip dari situs resmi DPR (16/06/2024).
Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional
Sorotan difokuskan pada pelayanan jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Beberapa keluhan termasuk tenda-tenda yang penuh sesak, AC yang tidak berfungsi, penanganan makanan yang tidak sesuai, toilet yang tidak mencukupi, serta kurangnya fasilitas air dan air minum.
"Pelayanan di Mina banyak sekali (misalnya) tenda yang penuh sesak, banyak AC yang tidak berjalan, penanganan makanan yang tidak sesuai, toilet yang tidak memenuhi kebutuhan jemaah, dan fasilitas air yang sangat kurang, bahkan air minum juga tidak terpenuhi," ujarnya.
Suasana Jemaah Haji Pagi Ini Melontar Jumrah Ula, Wustha dan Aqobah di Mina
Politikus PDIP ini meminta pemerintah Indonesia dapat mengevaluasi kinerja pihak Masyair dan menentukan mana yang bisa kembali diajak bekerja sama dan mana yang harus diputus kontraknya.
Ini Identitas 2 Jemaah Haji Lansia asal Bantul Wafat di Tanah Suci
Selain itu, evaluasi terhadap kementerian dan lembaga di Indonesia juga diperlukan.
“Kami juga akan meminta pemerintah Indonesia mengevaluasi kementerian dan lembaga, terutama pihak keimigrasian, agar masalah-masalah ini tidak terulang lagi," ujarnya.
Evaluasi pembiayaan ibadah haji juga dinilai penting. “Evaluasi pembiayaan ibadah haji juga perlu dilakukan agar biaya yang tinggi tidak menjadi beban bagi para jemaah,” katanya.
Editor: Muhammad Fida Ul Haq
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku