TKN Jokowi: Pemerintah Siap Bantu Kepulangan Habib Rizieq

JAKARTA, iNews.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendorong agar pemerintah membantu kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habieb Rizieq Shihab (HRS) dari Arab Saudi ke Indonesia. Sikap itu akan mematahkan isu yang digiring sekelompok orang bahwa akan ada kriminalisasi ke Rizieq.

Direktur Informasi dan Publikasi TKN Jokowi-Maruf, Dwi Badarmanto mengatakan, kasus yang pernah dituduhkan pada Rizieq telah selesai secara hukum. Kepolisian telah menghentikannya melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Zionis Merespons Niat Turki Tangkap Netanyahu: Israel Kuat dan Tak Kenal Takut!

"Kan sudah SP3 (di kepolisian). Masak mau 'dikasuskan' kembali," kata Dwi dalam keterangan tertulisnya yang diterima iNews.id, Kamis (25/10/2018).

Justru, kata dia, pemerintah berkewajiban melindungi warganya yang berada di luar negeri. Dengan demikian bila ada hal yang dibutuhkan untuk kepulangan ke Indonesia, pihak Rizieq bisa membicarakan supaya pemerintah memfasilitasi.

Prabowo Janji Pulangkan Habib Rizieq, PAN: Menang Dulu Lah

"Kalau mau pulang, silakan pulang saja. Pemerintah pasti siap memberi bantuan jika dibutuhkan untuk kepulangan HRS," kata politikus Perindo ini.

Dwi menegaskan, dugaan kasus yang pernah menjerat HRS merupakan kewenangan polisi. Karena itu dia meyakini pemerintah tak akan ikut campur terlalu jauh. Apalagi, sudah keluar SP3 sehingga tak mungkin dibesar-besarkan lagi.

Dwi menilai sejumlah pihak telah menggiring opini seakan-akan pemerintah akan "menyerang" kembali HRS saat datang ke Indonesia. Munculnya isu seperti ini dianggap wajar pada tahun politik. Namun, dia yakin publik cerdas melihatnya.

"Biarkan masyarakat sendiri melihatnya. Baik TKN maupun pemerintah, saya rasa tidak mempermasalahkan kepulangan HRS," ujarnya.

Terkait muncul kabar koalisi kuat antara Prabowo dan Rizieq dalam pilpres, TKN enggan ambil pusing. Menurut Dwi, menjadi hak masing-masing individu untuk menentukan sikap serta pandangan politiknya. Terpenting, pesta demokrasi tetap kondusif.

"TKN akan fokus pada postive campaign, di mana terus memberikan pendidikan politik ke publik soal prestasi dan kinerja Pak Jokowi selama ini," ucap Dwi.

Dalam berpolitik itu, kata dia, tak perlu saling menjatuhkan dengan melempar tudingan-tudingan tak berdasar. Pola-pola negative campaign itu dinilai cuma menghabiskan energi. Karena itu, lebih baik bicara soal hal-hal positif saja. Itulah yang akan terus dikedepankan.

"Cerita soal hal-hal positif dan kinerja Pak Jokowi saja sudah tidak ada habisnya. Jadi buat apa kita siapkan negative campaign atas kepulangan HRS ke Indonesia," tutur dia.

Sebelumnya, capres nomor urut 01 Jokowi juga menekankan agar timsesnya tidak melakukan politik kebohongan. Jokowi justru ingin agar jajaran TKN melakukan kampanye yang bersifat adu konsep, gagasan, serta program. Hal ini dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat.

"Jangan politik kita dibanjiri politik kebohongan," ujar Jokowi di Bogor pada 22 Oktober lalu.

Sejalan dengan itu, Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir dalam acara "1Indonesia Maju Bersama Perempuan Keren" di Cilandak, Jakarta, juga mengingatkan agar tim serta relawan melakukan kampanye sehat, sekaligus kampanya antikebohongan atau hoaks.

Editor: Zen Teguh