TKN: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tidak Terkait Sharing of Power

JAKARTA, iNews.id - Usai pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memunculkan wacana Partai Gerindra bakal masuk dalam koalisi pemerintahan. Apalagi, dalam pertemuan Sabtu, 13 Juli 2019 kemarin, Prabowo menyebut akan membantu Jokowi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Johnny G. Plate mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Prabowo tidak membahas soal bergabungnya Partai Gerindra dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Menurut dia, hal itu masih jauh karena harus melalui persetujuan partai-partai politik yang sudah tergabung dalam koalisi.

Baca Juga

PM Hungaria Orban Murka Uni Eropa Pinjami Ukraina Rp1.764 Triliun: Uang Sia-sia!

"Tidak ada sama sekali pembicaraan terkait sharing of power atau memperluas koalisi. Belum, karena itu akan dibicarakan bersama-sama dengan pimpinan parpol koalisi dan relawan," katanya di kawasan Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7/2019).

Sekretaris jenderal (sekjen) Partai Nasdem ini menuturkan, baiknya Gerindra bersama partai yang pernah tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) tetap berperan sebagai oposisi pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Juga

Sebelum Berpidato, Jokowi dan Pimpinan Parpol Koalisi Bakal Bahas Menteri

"Ini lah dibutuhkannya, di mana pemerintahan yang sehat harus ada penyelenggara pemerintahan, harus ada kontrol yang memadai. Demokrasi baru bermanfaat kalau ada check and balances," katanya menguraikan.

Lebih lanjut, Johnny juga minta masyarakat tidak mengambil kesimpulan setiap pertemuan pimpinan partai merupakan bagi-bagi 'jatah' dalam pemerintahan.

Baca Juga

Acara Visi Indonesia di Sentul, TKN: Prabowo Mau Hadir Nanti Malam

Saat ini, Johnny menambahkan, partai yang tergabung dalam KIK dirasa sudah cukup membangun Indonesia dalam melaksanakan visi dan misi yang sesuai dengan apa yang diinginkan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Pertemuan lanjutan Pak Jokowi dan Pak Prabowo jangan selalu diartikan dan direduksi seolah-seolah sharing of power. Harus kita pahami, di sistem kita ini ada sembilan parpol di parlemen, dengan sembilan parpol itu kalau semuanya, bahkan ditambah dengan partai-partai nonparlemen," tuturnya.

Editor: Djibril Muhammad