TKN Sebut Prabowo Fitnah Jika Tak Laporkan ABPN Bocor Rp500 Triliun

JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta calon presiden (capres) Prabowo Subianto agar melaporkan kebocoran anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang mencapai 25 persen.

Tantangan untuk membuktikan juga disampaikan salah satu juru bicara tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun agar, capres nomor urut 02 itu membuktikan tudingannya.

Baca Juga

Pernah Berkunjung ke Filipina dan Terlibat Aksi Terorisme, Naveed Akram Didakwa 15 Tuduhan Pembunuhan

Namun, hingga saat ini, Prabowo dan tim suksesnya (timses) belum juga melaporkan yang disertai bukti adanya dugaan kebocoran anggaran negara.

Anggota TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari, mengatakan pihaknya menunggu mantan komandan jenderal (danjen) Kopassus itu melaporkan ucapannya terkait kebocoran anggaran negara sebesar Rp500 triliun.

Baca Juga

Prabowo Taksir Anggaran Negara Bocor 25%, Jokowi: Laporkan Saja ke KPK

Apa yang disampaikan mantan panglima Kostrad (Pangkostrad) itu merupakan suatu hal yang serius dan perlu dipertanggungjawabkan kepada publik guna menghindari fitnah.

"Kita menunggu laporan resmi berikut datanya kepada kepolisian. Kalau tidak, berarti kita tahu Pak Prabowo Subianto hanya memfitnah, menghasut, dan tidak ada dasar kebenarannya," kata Eva saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu, 9 Februari 2019.

Baca Juga

Prabowo Taksir Kebocoran Anggaran Negara Capai 25%

Prabowo, menurut dia, harus memberikan bukti dengan melaporkan apa yang telah diucapkannya. Sebagai seorang negarawan, hal itu penting untuk diketahui masyarakat.

"Pak Prabowo harus mempertanggungjawabkan tuduhan tersebut, misalkan dengan melaporkannya kepada KPK kalau dia tahu. Tidak melaporkannya maka bisa dikenakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, karena dia hanya menuduh dan mengaku mempunyai data tetapi tidak melaporkannya," ujar Eva.

Dia menambahkan, jangan sampai, tudingan tersebut menjadi isu yang tidak jelas kebenarannya. Bahkan, dinilai dapat memberikan pemahaman yang buruk kepada masyarakat.

"Menurut saya, tidak patutlah, bukan negarawan kalau tahu ada sesuatu pelanggaran hukum tapi tidak melaporkannya," ujar Eva.

Editor: Djibril Muhammad