TNI Konsultasi Dugaan Tindak Pidana Ferry Irwandi, TAUD: Ini Bentuk Teror!

JAKARTA, iNews.id - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) merespons upaya Komandan Satuan (Dansat) Siber TNI, Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.

TAUD menilai bahwa sikap Jenderal bintang satu itu merupakan upaya membangun iklim masyarakat Indonesia untuk tidak boleh berpendapat. Sikap itu dinilai sebagai salah satu bentuk teror.

Mobil Paus Fransiskus Disulap Jadi Klinik Keliling, Segera Dikirim ke Gaza

"Iklim yang mau dibangun ialah iklim tidak boleh berpendapat," ujar Anggota TAUD, Nena Hutahaean dalam program INTERUPSI, Kamis (11/9/2025).

Menurut Nena, prajurit TNI itu sudah melampaui tugas dan wewenangnya. Belum lagi, sebuah institusi tidak bisa melaporkan pasal pencemaran nama baik.

Refly Harun soal TNI Konsultasi Dugaan Pidana Ferry Irwandi: Ancam Kebebasan Sipil

"Jadi selama ini bagaimana bentuk kita mengawasi bentuk kebijakan pemerintah, apa yang disebut partisipasi bermakna masyarakat mengawasi kebijakan jawabannya akan seperti ini, kita dilaporkan akan pasal-pasal yang memang sebenarnya itu nggak bisa dipakai," tutur dia.

Kuasa Hukum Buka Suara soal Isu Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kematian Diplomat Arya Daru

Nena lantas mengingatkan ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatasi dugaan tindak pidana terkait pencemaran nama baik. Berdasarkan putusan tersebut, kata dia, institusi seharusnya tidak bisa melaporkan perorangan.

"Putusan MK di mana putusan itu membatasi bahwa yang bisa dicemarkan nama baiknya itu individu, bukan institusi atau lembaga. Jadi kita melihat ini kenapa jadi TNI datang terus kemudian dicemarkan nama baiknya," kata dia.

"Apakah kemudian TNI itu memenuhi unsur individu? Karena di unsur individu itu harus ada identitas yang melekat yaitu ras, agama dan suku," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Nena menegaskan segelintir upaya teror ini harus terus dilawan. Koalisi masyarakat sipil, tambah dia, tidak bisa diam hanya karena perbuatan tersebut.

"Apa yang sedang dilakukan itu memang bentuk teror bahwa ini lho kalau kalian berpendapat (akan) seperti ini, tapi kita tidak boleh diam karena balik lagi, siapa lagi, kita punyanya satu sama lain, jadi saling melindungi di situ, masyarakat, gerakan sipil tidak boleh diam," tutupnya.

Editor: Puti Aini Yasmin