Tolak Gugatan UU PSDN, MK: Komponen Cadangan Dibutuhkan untuk Wujudkan Pertahanan Semesta

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan provisi uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Gugatan itu meminta penundaan pelaksanaan rekrutmen komponen cadangan (komcad) yang diatur dalam UU tersebut.

"Tidak terdapat urgensi untuk menunda pelaksanaan UU 23/2019," ucap Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang putusan uji materi UU PSDN dengan perkara Nomor 27/PUU-XIX/2021, Senin (31/10/2022).

Baca Juga

Bocoran Proposal Perdamaian AS: Ukraina Harus Relakan Wilayah-wilayahnya yang Direbut Rusia

Menurut MK, ketidakadaan alasan menunda rekrutmen komcad karena para pemohon tidak mengajukan bukti kuat serta dampak negatif yang ditimbulkan dalam tahap perekrutan tersebut.

“Para pemohon tidak mengajukan bukti yang kuat berkaitan dengan perekrutan komponen cadangan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perekrutan dimaksud,” bunyi putusan yang dibacakan oleh Hakim MK Arief Hidayat.

Baca Juga

Deddy Corbuzier Blak-blakan ke Prabowo Lihat Kemampuan Komcad: Saya Meneteskan Air Mata Pak

Arief melanjutkan apabila pelaksanaan UU tersebut ditunda malah akan terjadi kekosongan hukum.

“Justru dapat terjadi kekosongan hukum dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, terutama dalam mempersiapkan pengadaan komponen cadangan yang terlatih. Apabila suatu waktu dibutuhkan ketiga negara berada dalam keadaan terancam,” ujarnya.

“Oleh karenanya dibutuhkan komponen cadangan yang siap sedia, baik dari segi kemampuan dasar militernya maupun kemampuan kesediaan ketika terjadi ancaman,” ucapnya.

Arief mengatakan dengan demikian tidak terdapat urgensi untuk penundaan pelaksanaan UU ini.

“Tidak terdapat urgensi untuk menunda pelaksanaan UU No. 23/2019. Oleh karena itu menurut Mahkamah permohonan provisi para Pemohon tidak lah beralasan menurut hukum,” ucapnya.

Untuk diketahui, permohonan pengujian materiel UU PSDN diajukan oleh empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tiga orang. Empat LSM dimaksud yakni Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Kebajikan Publik Indonesia serta Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan 3.103 komcad TNI pada tahun 2021 dan 2.974 komcad pada 2022 melalui perekrutan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

Editor: Rizal Bomantama