Tolak Tapera, Buruh akan Demo di Depan Istana Negara 6 Juni

JAKARTA, iNews.id - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal merespons Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Buruh akan berdemo di depan Istana Negara, 6 Juni 2024.

“Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi besar yang akan diikuti ribuan buruh pada hari Kamis tanggal 6 Juni di Istana Negara, Jakarta,” kata Said Iqbal lewat keterangannya, Minggu (2/6/2024).

Baca Juga

Lukashenko Akui Rudal Oreshnik Rusia Dikerahkan di Belarusia

Selain Tapera, buruh juga menuntut agar dicabutnya sejumlah program pemerintah seperti program kamar rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan dan uang kuliah tunggal (UKT).

“Mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan hapus outsourcing serta tolak upah murah,” ujarnya.

Baca Juga

Nasib Pekerja Gaji Dipotong 2,5 Persen untuk Tapera

Buruh juga akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Selain aksi pada hari Kamis, Partai Buruh dan KSPI dalam waktu dekat akan mengajukan judicial review UU Tapera ke Mahkamah Konstitusi dan judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung,” katanya.

Baca Juga

Moeldoko Tegaskan Program Tapera Tak Bakal Ditunda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan aturan soal Tapera sudah diperhitungkan dengan matang.

"Semuanya dihitunglah biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga pasti ikut berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat," kata Jokowi usai menghadiri acara Inaugurasi Menuju Ansor Masa Depan, di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). 

Jokowi mencontohkan seperti kebijakan BPJS. Awal mulanya mendapatkan respons ramai dari masyarakat. Tapi,setelah berjalan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

"Seperti dulu waktu BPJS, di luar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra," kata Jokowi.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq