Tom Lembong Laporkan 3 Hakim yang Jatuhkan Vonis 4,5 Tahun Penjara ke MA

JAKARTA, iNews.id - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan tiga hakim Pengadilan Tipikor Jakarta ke Mahkamah Agung (MA). Pelaporan ini dilakukan buntut putusan hakim yang memvonis Tom 4,5 tahun penjara terkait kasus importasi gula.

Hakim yang dilaporkan yakni Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika, lalu dua hakim anggota, Purwanto S Abdullah dan Alfis Setyawan.

Baca Juga

Viral! Helikopter Rusia Jatuh Tewaskan 5 Orang: Ekor Patah, Masih Nekat Terbang lalu Hantam Rumah

"Jadi gini, seluruh majelis hakim yang memutus perkara Pak Tom, ini karena tidak ada dissenting di situ, kita laporkan semuanya tentu," kata kuasa Tom Lembong, Zaid Mushafi di Gedung MA Jakarta, Senin (4/8/2025).

Baca Juga

Kasus Tom Lembong Pengaruh Hukum Buruk terhadap Ekonomi

Tom yang sebelumnya telah divonis 4,5 tahun telah bebas dari penjara pada Jumat (1/8/2025). Tom bebas karena menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Zaid menambahkan, pelaporan ini bertujuan agar terjadi perbaikan sistem hukum di Indonesia. Sebab menurutnya, Tom tidak ingin bebas begitu saja tanpa ada perbaikan sistem hukum.

"Dia (Tom) ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya," ujarnya.

Tak hanya melapor ke MA, Zaid menyebut dirinya juga akan menyambangi Komisi Yudisial (KY) untuk membuat laporan serupa. Setelah dari KY, dia akan mendatangi Ombudsman dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Nah kalau untuk audit BPKP siapa yang dilaporkan, ya auditornya dan khususnya ketua tim auditnya yang telah membuat audit," katanya.

Sebelumnya, Tom akhirnya akhirnya menghirup udara bebas pada Jumat (1/8/2025) malam setelah mendekam di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur.

Tom keluar dari rutan Cipinang sekitar pukul 22.03 WIB. Dia ditemani oleh istrinya Franciska Wihardja; pengacaranya, Ari Yusuf Amir; mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan; Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid dan analis kebijakan publik Said Didu.

Editor: Reza Fajri