Trenggono Ungkap 6 Program Prioritas KKP, Bangun 5.000 Kampung Nelayan hingga Swasembada Garam

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membeberkan enam program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan. Dia memastikan, program prioritas itu tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Trenggono menjelaskan, pelaksanaan program prioritas harus dimulai dari kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan konsolidasi internal untuk memastikan seluruh jajaran memahami target, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaat yang harus diterima masyarakat.

Baca Juga

Menteri KKP Trenggono Bagi-Bagi 4 Ton Ikan Layang buat Warga Jakarta, Instruksi Prabowo

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Trenggono menegaskan, pembangunan kampung nelayan tidak cukup hanya dengan memperbaiki rumah warga, tetapi harus mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

“Merubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya,” ucap Trenggono dalam konsolidasi internal KKP di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Baca Juga

Menteri Trenggono Target Bangun 1.000 Kampung Nelayan, Realisasikan Program Prabowo

Dia menambahkan, pengalamannya mengunjungi sejumlah kampung nelayan sejak awal menjabat sebagai Menteri KKP pada 2020 menjadi salah satu dasar dalam merancang program tersebut.

Dari kunjungan itu, Trenggono menemukan sejumlah persoalan yang relatif sama di berbagai kampung nelayan, mulai dari lingkungan yang kurang tertata hingga keterbatasan fasilitas pendukung aktivitas nelayan.

Baca Juga

Trenggono Lempar Senyuman usai Polemik Dana Pembangunan Kapal dengan Purbaya

Dia mencontohkan pengembangan kawasan nelayan di Biak yang dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya berupa fasilitas permukiman, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi.

Fasilitas tersebut antara lain stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel nelayan, balai nelayan, fasilitas kuliner, hingga kantor pengelola.

Baca Juga

Disinggung Menteri Trenggono soal Dana Pembangunan Kapal, Purbaya: Dia Sahabat Saya

“Research dulu apa yang mereka butuhkan,” ucapnya.

Pendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu model dalam pengembangan KNMP. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga 2029.

Selain KNMP, KKP menjalankan lima program prioritas lainnya, yakni pembangunan integrasi tambak udang dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pembangunan budidaya tematik di 40.000 desa, modernisasi kapal penangkap ikan, serta program swasembada garam.

Trenggono mengatakan, setiap program memiliki model pengembangan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya pengembangan tambak udang terintegrasi yang diproyeksikan menjadi contoh pengelolaan kawasan budidaya yang produktif.

Program budidaya tematik juga terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi. KKP tengah mempertimbangkan penerapan teknologi seperti Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan budidaya.

“Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara,” kata Trenggono.

Pengawasan Diperketat

Di sisi lain, Trenggono mengingatkan jajaran KKP agar tidak menyalahgunakan kepercayaan pemerintah dalam menjalankan program prioritas tersebut. Besarnya anggaran dan skala pekerjaan harus diikuti dengan integritas serta kepatuhan terhadap aturan.

Dia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Siapa pun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, pelaksanaan program harus mengedepankan prinsip tepat sasaran, integritas, objektivitas, serta sistem pengawasan yang kuat.

Setiap tahapan pekerjaan, kata dia, harus memiliki alat ukur yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Amanah perlu dikawal. Tepat sasaran, integritas, sistem jangan dimainkan,” kata Didit.

Dia meminta seluruh jajaran KKP memperkuat koordinasi dan pengendalian agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk temuan dalam proses pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.

Didit juga mengingatkan agar percepatan program tidak mengabaikan prosedur. Menurutnya, kerja cepat harus tetap dibarengi dengan kecermatan dan tanggung jawab.

“Kerja cepat, kerja cerdas, kerja ikhlas,” ujarnya.

Editor: Aditya Pratama