UGM Bentuk TGPF Usut Dugaan Kekerasan saat Demo 10 November, 1 Mahasiswa Masih Dirawat

YOGYAKARTA, iNews.id - Universitas Gadjah Mada (UGM) akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut dugaan kekerasan dalam aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Tim tersebut akan menelusuri rangkaian peristiwa, termasuk dugaan kekerasan yang terjadi saat aparat mengamankan demonstrasi.

UGM akan menggandeng sejumlah perguruan tinggi lain dalam pembentukan tim tersebut. TGPF nantinya bertugas menghimpun keterangan berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat terdampak, serta mengumpulkan dokumentasi terkait peristiwa tersebut.

Baca Juga

Demo di Yogyakarta Ricuh, Menko Polkam Ungkap Kelompok Tak Dikenal Datang Malam-Malam

Rektor UGM, Ova Emilia, mengatakan pencarian fakta harus dilakukan secara independen dan mengedepankan bukti. Hasil investigasi diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi serta tindak lanjut kepada pihak berwenang.

"Proses pencarian fakta perlu dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berbasis bukti," ujar Ova dikutip, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga

Aksi Unjuk Rasa Buruh di Yogyakarta: Sri Sultan HB X Pilih Duduk Lesehan Temui Massa

Ova menegaskan, UGM juga akan memastikan seluruh mahasiswa terdampak mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan. Pendampingan tersebut mencakup bantuan hukum, perawatan medis, hingga pemulihan kondisi fisik dan psikologis.

"Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri," ujarnya.

Baca Juga

Dini Hari Kapolri Jenderal Suyudi Temui Demonstran yang Ditangkap usai Ricuh di Yogyakarta

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito, mengatakan pembentukan TGPF merupakan bagian dari tanggung jawab universitas dalam melindungi sivitas akademika, khususnya mahasiswa.

Menurutnya, UGM ingin memastikan informasi mengenai peristiwa yang dialami mahasiswa dapat ditelusuri dan diklarifikasi berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

Kapolri Jenderal Suyudi Turun ke Lokasi Demo di Yogyakarta, Usut Penggerak Kericuhan

"Sikap ilmiah itu penting karena setiap keputusan, termasuk keputusan negara, harus berdasarkan data," ujarnya.

Arie menambahkan, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan dan hak warga negara, terutama ketika terjadi situasi yang berpotensi menempatkan masyarakat sipil sebagai korban.

Baca Juga

Kapolri Jenderal Suyudi Terjun Langsung ke Yogyakarta Rabu Dini Hari, Tinjau Situasi usai Ricuh Massa

Meski tetap menghormati institusi hukum, aparat, dan pemerintah, UGM menegaskan komitmennya untuk melindungi warga kampus serta memastikan hak-hak sipil tetap terjaga.

"Kita punya koridor yang juga harus kita jaga bersama, yaitu memastikan hak-hak warga sipil dan kebebasan demokrasi tetap terlindungi," ujarnya.

Sebelumnya, UGM memastikan tujuh mahasiswa yang diamankan aparat kepolisian saat aksi demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 telah dipulangkan. Kepastian tersebut diperoleh setelah Ova bersama pimpinan universitas mendatangi Polda DIY pada Rabu 11 November 2026 sore untuk berkoordinasi dan mengupayakan pembebasan mahasiswa.

Tujuh mahasiswa tersebut terdiri atas enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) serta satu mahasiswa Fakultas Kehutanan. Sementara itu, satu mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dialaminya.

Dekan FISIPOL UGM, Gabriel Lele, mengatakan enam mahasiswa yang telah dipulangkan diarahkan menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan mahasiswa sekaligus menelusuri kemungkinan adanya kekerasan yang mereka alami selama peristiwa berlangsung.

"Kami ingin memastikan kebenaran informasi yang beredar. Karena itu, setelah keluar dari Polda, mahasiswa kami arahkan ke Rumah Sakit Akademik untuk menjalani visum dan pagi ini kami masih menunggu hasilnya," ujarnya.

Editor: Donald Karouw