Umar Ritonga Tak Kunjung Serahkan Diri, KPK Resmi Tetapkan sebagai DPO

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tersangka kasus dugaan suap proyek Kabupaten Labuhanbatu, Umar Ritonga, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Sudah kemarin (23/7/2018) (stasus DPO). Pimpinan sudah tanda tangan. Semoga yang bersangkutan lebih baik menyerah dari pada di kejar-kejar,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Baca Juga

Seteru China vs Jepang Memanas, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

KPK sudah mengultimatum kepada Umar agar menyerahkan diri ke KPK atau kepolisian terdekat. Namun, peringatan KPK tersebut tak diindahkan yang bersangkutan.

“KPK mengingatkan kembali pada saudara Umar Ritonga agar bersikap koperatif dan segera menyerahkan diri ke KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Penyidik KPK juga mengimbau kepada keluarga dan kolega tersangka agar proaktif mengajak Umar untuk menyerahkan diri ke KPK atau Polres Labuhanbatu.

Umar merupakan orang kepercayaan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK menduga Umar membawa kabur uang sebesar Rp500 juta yang diberikan oleh pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra. Uang itu sedianya akan diserahkan kepada Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap.

Umar kabur saat KPK menggelaroperasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Bahkan, tim KPK hampir ditabrak oleh Umar.

KPK menduga ada sejumlah uang yang diterima oleh Pangonal dari Effendy sebesar Rp 576 juta dari total permintaan sebesar Rp3 miliar. Tidak hanya itu, KPK juga menduga sekitar bulan Juli 2018 diduga ada penyerahan sejumlah cek dengan nilai Rp1, 5 miliar. Namun, cek tersebut tidak dapat dicairkan.

KPK juga menduga uang sebesar Rp576  juta tersebut bersumber dari dana pencairan proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu.

Editor: Khoiril Tri Hatnanto