UMP 2027 Segera Ditetapkan! Menaker Ungkap Formula Hitung Upah Minimum
JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengeluarkan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Penetapan upah minimum tahun depan akan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai alfa, hingga Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Yassierli mengatakan, penghitungan upah minimum 2027 harus memperhatikan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli, Rabu (18/11/2026).
Pedoman tersebut tertuang dalam surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan pengupahan.
Bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum pada 2026, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula penyesuaian sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α). Nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 hingga 1 sebagai variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menaker Yassierli menjelaskan, penentuan nilai alfa harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan. Selain itu, perbandingan upah minimum dengan KHL serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan juga menjadi pertimbangan.
Penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara itu, penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
Pemerintah juga menggunakan data KHL 2026 sebagai salah satu dasar penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut meliputi KHL tingkat provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK.
Data KHL 2026 bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung menggunakan metodologi akademis. Penggunaan data tersebut bertujuan memastikan kebutuhan riil pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kehidupan layak turut diperhitungkan.
Dalam pedoman tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu.
Penetapan upah minimum sektoral harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik, keahlian, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.
Selain itu, sektor tersebut dapat memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat atau membutuhkan spesialisasi tertentu.
- UMP 2027: Paling lambat 21 November 2026.
- UMK 2027: Paling lambat 25 November 2026.
- UMSP 2027: Paling lambat lima hari setelah penetapan UMP.
- UMSK 2027: Paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Seluruh ketentuan upah minimum 2027 tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Pemerintah juga menetapkan ketentuan bahwa besaran UMSP wajib lebih tinggi dibandingkan UMP. Begitu pula UMSK yang harus ditetapkan lebih tinggi dibandingkan UMK.
Sementara itu, upah pekerja pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun, besarannya paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Editor: Donald Karouw