Urus Dokumen Rusak akibat Bencana Sumatra Gratis, Istana Minta Mendagri Awasi!

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pengurusan berkas dan dokumen yang hilang dan rusak akibat bencana di Sumatra tak dipungut biaya. Hal itu dipastikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, tadi sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya,” kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Baca Juga

Siap Hadapi Perang dengan Rusia, Polandia Pasang Pertahanan Berlapis

Prasetyo juga meminta kepada jajaran Kementerian Dalam Negeri mengawasi proses pengurusan dokumen tersebut. Hal itu guna mencegah adanya oknum yang ingin melakukan aksi licik.

"Kami mohon diberikan catatan, Pak Mendagri, untuk dilakukan monitoring dan pengawasan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan yang nanti memanfaatkan situasi," ujar dia.

Baca Juga

Prabowo Perintahkan Beli 100 Jembatan Bailey dari Luar Negeri untuk Bencana Sumatra

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyatakan sudah membentuk sembilan tim yang tersebar di Dukcapil tiap-tiap provinsi terdampak sejak 15 November 2025 lalu.

Dia menuturkan, Dukcapil yang sama sekali tak bisa melakukan pelayanan hanya di Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Langsa. Sementara daerah lainnya terbilang normal.

"Nah untuk (dokumen) yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan, dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen, dan ini semua tidak bayar. Mulai dari Kartu Keluarga, KTP Elektronik, ada juga Akte Kelahiran, Akte Kematian dan lain-lain," ujar Tito.

"Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen supaya mereka punya data-data dokumen mereka, dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," katanya.

Editor: Reza Fajri