Ustaz Abdul Somad Ditolak Masuk, DPD Minta Singapura Juga Usir Koruptor Indonesia

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPD, Sultan B Najamudin angkat bicara soal pemerintah Singapura yang menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS). Dia meminta pemerintah Singapura juga mengusir koruptor asal Indonesia yang berlindung di negara tersebut.

Pada prinsipnya, dia menghormati sikap otoritas Singapura untuk menerima sekaligus menolak siapa pun yang hendak berkunjung ke sana. Karena, hal itu merupakan hak kedaulatan setiap negara yang patut dipahami dan terima dengan besar hati oleh semua pihak.

Baca Juga

19 Negara yang Warganya Dilarang Mendapatkan Green Card di AS

"Namun sebagai negara serumpun, kami harus mengatakan bahwa penolakan terhadap UAS adalah sikap yang berlebihan," kata Sultan pada Rabu (18/5/2022).

Menurutnya, penguatan hubungan bilateral Indonesia - Singapura yang dilengkapi dengan perjanjian ekstradisi pelaku kejahatan telah diterjemahkan secara liar oleh Singapura dengan apa yang mereka sebut sebagai ekstremis. Namun, di sisi lain, hingga saat ini sejumlah nama koruptor 'kakap' berikut asetnya tercatat masih bersembunyi dan disembunyikan di Singapura.

Baca Juga

Imigrasi Sebut Paspor Ustaz Abdul Somad dan Keluarga Tidak Ada Masalah

Sultan pun mempertanyakan sikap pemerintah Singapura yang hingga saat ini tidak mengusir para pelaku kejahatan keuangan tersebut.

"Kami ingin otoritas Singapura bisa berlaku adil dan berkomitmen memenuhi perjanjian ekstradisi terhadap para pelaku korupsi dan asetnya yang disimpan di sana. Jangan menerapkan standar ganda dalam memperlakukan pengunjung WNI dengan penilaian yang tidak adil," ujar dia.

Lebih lanjut, Sultan mendorong pemerintah Indonesia untuk menyampaikan nota protes kepada perwakilan otoritas singapura di Jakarta. Penolakan terhadap UAS oleh Singapura justru akan mengganggu hubungan kedua negara yang notabene merupakan rumpun melayu.

"Penolakan Singapura ini akan menjadi stigma bagi merugikan UAS di mata dunia internasional. Padahal tidak terdapat vonis pengadilan atau rekomendasi lembaga  internasional yang menyatakan beliau memiliki reputasi ekstremis yang berbahaya," tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama