Ustaz Khalid Basalamah Diperiksa KPK, Didalami Pengetahuan soal Pengelolaan Haji

JAKARTA, iNews.id - Pendakwah Ustaz Khalid Basalamah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (23/6/2025). Dia diperiksa sebagai ahli yang dianggap bisa membongkar kasus dugaan korupsi haji 2024 saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama (Menag).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Ustaz Khalid Basalamah didalami pengetahuannya terkait pengelolaan haji.

Baca Juga

Rusia Sebut Rencana Uji Coba Nuklir AS Berisiko Membahayakan Dunia

"Ya didalami terkait dengan pengetahuannya, terkait dengan pengelolaan ibadah haji begitu," ujar Budi kepada wartawan, Senin (23/6/2025).

Budi mengatakan keterangan yang disampaikan Ustaz Khalid Basalamah sangat membantu penyidik. Dia pun pihak-pihak lain untuk juga kooperatif dan menyampaikan informasi terkait perkara tersebut.

Baca Juga

KPK Periksa Ustaz Khalid Basalamah terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Diketahui, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag). Penyelidik KPK sudah meminta klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait pengusutan kasus tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid menilai langkah yang dilakukan KPK mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024 sudah tepat. Dia menilai penyelidikan yang dilakukan sesuai dengan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR.

Baca Juga

KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Ini Reaksi Komisi VIII DPR

Baca Juga

KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji di Kementerian Agama

"Ya kalau saya ya, itu langkah KPK itu sudah benar. Itu kan (sesuai) di kesimpulan daripada pansus itu kan, yang kalau nggak salah nomor 4 ya, itu pansus itu menyerahkan ke penegak hukum, di situ ada kepolisian, kejaksaan, KPK," kata Wachid saat dihubungi, Minggu (22/6/2025).

Menurutnya, langkah itu telah tepat lantaran pansus tak memiliki kewenangan untuk menindak maupun menegakkan hukum. Atas dasar itu, legislator Partai Gerindra ini menilai wajar bila KPK membuka penyelidikan kuota haji 2024.

"Nah segi hukum itu kan dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum itu kan kepolisian, kejaksaan, KPK kan gitu. Jadi ini sudah wajar itu," kata Wachid.

Editor: Rizky Agustian