Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDI- Perjuangan: Demokrasi Poco-Poco!

JAKARTA, iNews.id – Usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar kepala daerah dipilih oleh DPRD mendapat respons tajam dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyebut gagasan tersebut sebagai bentuk kemunduran dalam demokrasi Indonesia.

"Kalau kepala daerah (bupati/wali kota) dipilih DPRD menurut saya itu langkah mundur dalam peradaban demokrasi," tegas Deddy kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

Hamas Serahkan Jenazah Salah Satu dari 2 Tawanan Israel Terakhir di Gaza

Menurutnya, sistem pemilihan langsung oleh rakyat adalah bentuk partisipasi publik yang bermakna. Ia menilai, jika kewenangan memilih kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, maka semangat otonomi daerah yang menjadi hasil Reformasi akan luntur.

"Karena tidak ada partisipasi publik (meaningful participation) rakyat dalam pemimpin daerahnya," sambungnya.

Beathor Ungkap Jokowi Tak Punya Berkas saat Daftar Pilkada, Gelar Insinyur Ditulis Tangan

Tak hanya itu, Deddy meyakini masyarakat tidak akan tinggal diam terhadap wacana ini. Ia menyebut, gagasan Cak Imin justru akan mendapat penolakan luas dari publik karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.

"Saya percaya langkah mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah lewat DPRD akan ditentang oleh masyarakat banyak. Ini namanya demokrasi poco-poco, maju satu langkah lalu mundur dua langkah. Kapan majunya peradaban kita?" jelasnya.

Prasetyo Edi Pertanyakan Motif Beathor Suryadi soal Ijazah Jokowi di Pilkada Jakarta 2012

Ketua DPP PDIP ini juga mengingatkan sejumlah risiko serius jika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Ia menyoroti potensi praktik korupsi politik dan melemahnya hubungan kepala daerah dengan masyarakat.

"Praktik jual beli suara di DPRD, intervensi kekuasaan, hilangnya legitimasi dan hubungan psikologis kepala daerah dengan masyarakat, kepala daerah akan cenderung ngurusi elite yang memilihnya, uji publik terhadap rekam jejak dan kapabilitas calon rendah, partisipasi politik rakyat melemah," paparnya.

"Jadi saya melihat lebih banyak ruginya, jika kepala daerah dipilih, apalagi ketika instrumen hukum dan kekuasaan bersifat abusif dan mengintervensi politik," tambahnya.

Meski menolak usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Deddy membuka ruang diskusi soal peran gubernur. Ia menilai, jika gubernur diposisikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, hal itu masih bisa dipertimbangkan.

"Bisa dipertimbangkan agar gubernur benar-benar hanya menjadi perpanjangan tangan pusat dan bersifat lebih administratif," ujarnya.

Deddy menyebut, dalam kerangka tersebut, peran gubernur bisa lebih difokuskan sebagai penghubung antarwilayah dan penopang koordinasi pembangunan lintas daerah.

"Jadi semua urusan dan kewenangan pelaksanaan rencana hingga anggaran diserahkan kepada daerah," katanya.

"Misalnya, kewenangan mengurus SMA dan SMK, jalan provinsi dan sebagainya diserahkan kepada daerah. Provinsi bisa fokus mendorong pengelolaan berbasis wilayah, sinergi antar daerah, perizinan, lingkungan hidup dan sebagainya," imbuh dia.

Dengan tegas, Deddy meminta semua pihak untuk tidak bermain-main dengan prinsip demokrasi. Menurutnya, menjaga sistem pemilu langsung adalah bagian dari komitmen bangsa dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih partisipatif dan transparan.

Editor: Komaruddin Bagja