Utang Jumbo Whoosh, Luhut: Tak Ada Transportasi Publik di Dunia yang Menguntungkan

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, tak ada transportasi publik di dunia ini yang menguntungkan. Hal itu disampaikan merespons terkait utang kereta cepat Whoosh yang membengkak dan ditolak oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk dilunasi pakai APBN.

"Ingat ya, tidak ada public transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," kata Luhut di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga

Pria Ini Merampok Emas, Beberapa Menit Kemudian Dirampok 4 Orang, Kelimanya Pun Ditangkap Polisi

Luhut menegaskan, utang jumbo kereta cepat akan ditangani langsung olehnya bersama Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai holding BUMN.

"Karena dulu saya yang menangani (proyek kereta cepat), jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan (CEO Danantara), dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama," sambungnya.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Proyek Kereta Cepat Pakai APBN, Serahkan ke Danantara

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pembentukan tim penyelesaian utang kereta cepat Whoosh.

"Tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja. Ada Keppres dari presiden mengenai timnya," kata dia.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak jika pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, utang tersebut seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) di bawah Danantara kan, ya?" ucap Purbaya, Jumat (10/10/2025).

Dia menekankan, Danantara seharusnya mampu mengelola utang kereta cepat Whoosh secara mandiri dengan memanfaatkan dari keuntungan yang dihasilkan. Hal ini penting agar terjadi pemisahan yang jelas antara tanggung jawab swasta dan pemerintah.

Editor: Reza Fajri