UU Parpol Digugat ke MK, Masa Jabatan Ketua Umum Dipersoalkan
JAKARTA, iNews.id - Dosen hukum tata negara Edward Thomas Lamury Hadjon menggugat UU Partai Politik (Parpol) serta UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta masa jabatan ketua umum parpol dibatasi.
Permohonan itu teregister dengan nomor 22/PUU-XXIII/2025 pada Senin (10/3/2025).
Edward mempersoalkan Pasal 23 ayat (1) UU Parpol yang memuat pergantian kepengurusan partai politik termasuk ketua umum dilakukan sesuai AD dan ART. Dia meminta adanya pengubah soal masa jabatan ketum parpol.
"Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART dengan syarat untuk pimpinan partai politik memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut," bunyi petitum gugatan Edward.
Dia beralasan, ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kekuasaan yang terpusat pada orang atau figur tertentu dan terciptanya otoritarianisme dan dinasti dalam tubuh parpol.
Sementara terkait UU MD3, Edward ingin menguji secara spesifik Pasal 239 ayat (2) huruf d soal diberhentikan anggota DPR antarwaktu, dan diusulkan oleh partai politiknya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Dia menilai aturan itu bertentangan dengan UU dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Edward meminta pasal iti diubah, anggota DPR yang diganti tetap harus melalui proses pemilu.
“Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diputuskan oleh rakyat melalui pemilihan kembali," tuturnya.
Edward juga menjelaskan yang dimaksud pemilihan kembali yakni pemilu yang diselenggarakan di dapil anggota DPR terpilih, yang diusulkan berhenti oleh partai politik melalui mekanisme pemilihan surat suara dengan pilihan yang tersedia 'ya' atau 'tidak'.
Editor: Rizky Agustian