Verifikasi Bacaleg DPR Selesai, KPU: Rata-Rata Hanya 10 Persen dari Setiap Partai yang Penuhi Syarat

Rabu, 28 Juni 2023 - 07:08:00 WIB

KPU menyatakan hanya 10,19 persen persyaratan dari bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR yang dinyatakan lolos verifikasi. (Foto: MPI/Irfan Maulana)

JAKARTA, iNews.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik mengatakan hanya 10,19 persen persyaratan dari bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR yang dinyatakan lolos verifikasi. Angka tersebut merupakan hasil rata-rata dari 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

"Rata-rata dari 18 parpol peserta pemilu mengajukan daftar bakal calon anggota DPR di 84 dapil se-Indonesia, dokumen persyaratan pencalonan bakal calegnya itu yang dinyatakan memenuhi syarat hanya 10,19 persen atau sebanyak 1.063 bacaleg dari total 10.323 bacaleg," kata Idham, Selasa (27/6/2023).

Australia Bikin Perjanjian Keamanan dengan Indonesia, Jawab Isu Rusia Ingin Kerahkan Pesawat Pengebom Nuklir ke RI

Dia mengungkap KPU bahkan sempat menemukan persyaratan bacaleg yang digunakan pada tahun 2018 lalu. Selain itu terdapat 300 bacaleg DPR dinyatakan sebagai pendaftar ganda.

"Bahkan kami mendapati ada bakal calon anggota legislatif yang dokumen persyaratannya itu menggunakan dokumen pencalonan pada tahun 2018," katanya.

Kapolri Sebut Selalu Ada Perbedaan di Pemilu: Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan

Sebagai Informasi, KPU telah selesai melakukan proses verifikasi pendaftaran bacaleg. Selanjutnya, bacaleg yang dinyatakan tidak memenuhi syarat bisa melakukan perbaikan dokumen selama batas waktu yang telah ditentukan, terhitung mulai 26 Juni hingga 9 Juli 2023.

Dirinya menduga banyaknya persyaratan bacaleg yang tidak memenuhi syarat karena tenggat waktu pendaftaran yang cukup singkat. Ditambah ramainya isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem proporsional terbuka atau tertutup untuk pemilu 2024.

"Daftar bakal calon anggota legislatif itu dimulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023. Selain itu juga dipengaruhi oleh isu polemik ya Sistem pemilu. Yang pada waktu itu masih dalam proses persidangan di mahkamah konstitusi dalam judicial review dengan perkara nomor 114/PUU-XX/2022," katanya.

Editor: Rizal Bomantama