Viral Rekaman Suara Minta Kenaikan Dana Banpol, William PSI: Rekaman Dipotong

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana memberikan klarifikasi terhadap rekaman suaranya yang viral. Dia berdalih ada pihak-pihak lain yang memotong.

Dia menegaskan kembali dalam proses pembahasan anggaran, sikap PSI sudah bulat dan sudah disampaikan di Rapat Paripurna Pandangan Umum fraksi yang menyatakan menolak dengan tegas kenaikan anggaran-anggaran tidak esensial di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga

Inilah Kerajaan Eswatini, yang Rajanya Poligami Gila-gilaan hingga 70 Istri

“Sikap PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran tidak esensial. Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di media sosial diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat, setelah PSI menolak kenaikan RKT ratusan miliar,” kata William di Jakarta, Sabtu (26/12/2020).

William menilai potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat. Rekaman tersebut dipotong-potong dan bukan merupakan diskusi yang utuh.

Baca Juga

Kepala Habib Rizieq Plontos di Rutan Polda Metro Jaya, Wasekum FPI: Permintaan Sendiri

William mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran. Ia menyesalkan hingga saat ini, Pemprov DKI sama sekali belum membuka isi final detil anggaran yang sudah diketok tiga minggu silam.

"Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh. Saya minta dibuka lengkap semua rekaman rapat-rapat kita dari awal sampai akhir, bukan penggalan kalimat tanpa konteks dan substansi,” katanya. 

William menjelaskan konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi kebijakan dari KPK dan LIPI, bahwa pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.

“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya. Semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita,” kata William.

Namun, mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah (“public funding”) menjadi tidak relevan.

William mengingatkan kembali bahwa pada prinsipnya sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis di Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 27 November 2020.

“Sesuai dengan rekomendasi KPK dan LIPI "public funding" itu perlu cuman masalah timing saja, pantas atau tidak? Karena melihat konteks yang tidak relevan maka pada Pandangan Umum itu PSI tidak mendorong kenaikan dana Banpol. Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap Partai dan Fraksi kami,”  kata William.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq