Wabah PMK Meresahkan, Gerindra Minta Pemerintah Tetapkan Status Pandemi

JAKARTA, iNews.id -Wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang sapi-sapi milik peternak di Tanah Air semakin meresahkan. Untuk itu, Fraksi Gerindra di DPR mengusulkan agar pemerintah menetapkan status pandemi atas keberadaan wabah tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani mengatakan, wabah PMK telah merugikan para peternak karena ratusan sapi mereka mati. 

Baca Juga

6 Negara yang Melarang Anak-anak Menggunakan Media Sosial

"Misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi mereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK. Karena itu menetapkan ini sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penangan lebih fokus," kata Muzani dalam keterangannya, Selasa (7/6/2022).

Sekjen Gerindra itu mengatakan, tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan mengingat tak lama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha. Jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban sangat besar.

Baca Juga

Pedagang Diminta Tidak Beli Hewan Ternak dari Daerah Wabah PMK

Di sisi lain, harus dipastikan juga hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing harus sehat dan bebas PMK. Sebab, daging kurban setelah disembeleh akan dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memastikan bahwa daging kurban yang akan dikonsumsi daging yang benar-benar steril.

"Karena itu Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah mengganti kerugian petani yang sapi-sapinya terjangkit PMK. Kemudian harus ada pengobatan masif agar sapi-sapi aman dari PMK. Termasuk penyemprotan kandang secara masal. Dengan demikian kerugian yang ditanggung oleh peternak sapi kita bisa diminimalirsir," ujarnya.

Jika persoalan penanganan PMK ini terkendala anggaran, Fraksi Gerindra mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran. Mengingat penanganan masalah ini perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat. Sebab masalah PMK ini jika dilihat dari luas penyebaran dan banyaknya hewan ternak yang terjangkit, harusnya sudah masuk dalam kategori darurat.

"Langkah ini sebagai upaya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat terutama para peternak sapi yang sedang terpuruk karena wabah PMK," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq