Wakil Panglima TNI Buka Suara soal Kabar Biarkan Penjarahan di Rumah Pejabat

JAKARTA, iNews.id - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita buka suara terkait kabar yang menyebut TNI membiarkan massa menjarah di sejumlah rumah anggota DPR RI dan Menteri Keuangan (Menkeu). Menurutnya, hal itu tidak benar.

Tandyo menjelaskan bahwa TNI belum menerima perintah untuk melakukan pengamanan saat penjarahan terjadi pada 30 Agustus 2025. Sebab, pihaknya melakukan pengamanan jika ada permintaan.

Baca Juga

Uni Eropa Ingin Jadikan Tentara Ukraina sebagai Jaminan Keamanan

"Kita selalu diminta dulu kan baru turun. Makanya pada saat tanggal 30 dipanggil presiden kan mungkin ada permintaan. Mungkin tanggal 31 kita turun," kata Tandyo di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025). 

Tandyo menegaskan, bahwa pihaknya taat konstitusi. Sehingga, TNI bergerak ketika ada permintaan perbantuan pengamanan salah satunya dari Polri. 

Baca Juga

Rumahnya Dijarah, Sri Mulyani Ingatkan Demokrasi yang Beradab

"Kita taat konstitusi. Ada permintaan tidak. Itu. Ada permintaan tidak?" ujarnya. 

Baca Juga

Rumah Dijarah, Respons Uya Kuya Mengejutkan!

"Saya sampaikan kita taat konstitusi ya. Konstitusi bicara seperti itu. Kita kan perbantukan. Jelas ya," tuturnya melanjutkan. 

Dalam kesempatan itu, dia juga menepis jika TNI disebut telah menciptakan kondisi dengan adanya serangkaian peristiwa yang terjadi. 

Baca Juga

Sri Mulyani Minta Maaf usai Rumah Dijarah: Pasti Masih Banyak Kekurangan

"Saya kira apa yang kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita kan di belakang terus di belakang Polri," pungkasnya.

Pesan Redaksi iNews

Kami mendukung penyampaian aspirasi dengan cara yang bermartabat. 

Unjuk rasa hak setiap warga, jangan sampai merusak, melukai, atau memecah belah. 

Tetap menjaga ketertiban, menghargai sesama, dan menjukkan bahwa suara rakyat bisa disampaikan dengan damai.

Editor: Puti Aini Yasmin