Wapres Gibran Mau Buktikan Ijazah di PTUN, Istana Akan Beri Bantuan Hukum?

JAKARTA, iNews.id - Istana Kepresidenan belum menyiapkan bantuan hukum untuk Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait polemik keabsahan ijazah yang akan dibuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Presiden Prabowo Subianto juga tidak akan mencampuri proses hukum yang ditempuh Gibran.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Selamat Ginting: Gibran Semakin Berat Pertahankan Kursi Wapres, Tertekan 3 Arah

"Belum, belum, belum. Belum. Kita hanya menyampaikan apa yang tadi didiskusikan di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," katanya.

Prasetyo menegaskan, persoalan pembuktian ijazah Gibran merupakan proses hukum yang harus dihormati. Istana mempersilakan Gibran menggunakan jalur PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Baca Juga

Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wapres kepada Prabowo, Ini Penjelasan Mensesneg

"Ya, kan itu proses hukum ya. Untuk selanjutnya kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui peradilan tata usaha negara," ujarnya.

Sebelumnya, Gibran mengajukan pengunduran diri kepada Prabowo saat keduanya bertemu. Namun, setelah berdiskusi dengan Presiden, Gibran kemudian memohon kesempatan untuk tetap menjabat Wakil Presiden sembari membuktikan keabsahan ijazahnya melalui jalur hukum.

Baca Juga

Gibran Siap Lawan di PTUN untuk Buktikan Keabsahan Ijazah

"Nah, namun di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," ujar Prasetyo.

Prasetyo sekaligus membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak permohonan Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat Wakil Presiden tersebut.

Baca Juga

Saan Mustopa Tegaskan Langkah Hukum Gibran Tak Halangi DPR Usulkan Pemakzulan

"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ucapnya.

Dia menjelaskan, keinginan Gibran untuk mengundurkan diri disampaikan di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga

Yusril Respons Gibran Mau Buktikan Ijazah Asli di PTUN: Gak Ada Gunanya

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujarnya.

Editor: Donald Karouw