Wapres Ingin Tegaknya Prinsip No One Left Behind, Masyarakat Papua Tak Boleh Tertinggal

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengunjungi Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat selama sepekan. Dia ingin memastikan tegaknya prinsip no one left behind di Papua.

“Dalam kunjungan ini, Wakil Presiden ingin memastikan tegaknya prinsip, “no one left behind”, masyarakat asli Papua tidak tertinggal, bahkan orang asli Papua harus memainkan peran strategis dalam percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua,” tegas Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya, Senin (28/11/2022).

Baca Juga

AS Tetapkan Arab Saudi Berstatus Sekutu Non-NATO, Berikut 4 Keuntungannya

Sebagai Ketua Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (disebut Badan Pengarah Papua, BPP), Wapres mengunjungi akan memastikan percepatan pembangunan di Papua.

Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021, mengamanatkan hadirnya badan khusus yang menangani otonomi khusus dan percepatan pembangunan Papua.

Selanjutnya, pada 21 Oktober 2022, terbit Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Fungsi utamanya, kata Masduki, adalah penguatan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi atas percepatan pembangunan otonomi khusus, baik di level pusat dan daerah.

“Dalam rangka konsolidasi awal di Papua, Wakil Presiden memastikan transisi pelaksanaan UU Otsus yang baru ini, baik kesiapan kelembagaan, regulasi lokal dan skenario baru anggaran Otsus, yang langsung ke Kabupaten/Kota,” paparnya.

Demikian pula, tambah Masduki, terkait kebijakan pemekaran, Wapres melihat hal ini sebagai instrumen kebijakan yang bersifat terobosan dalam mendekatkan pelayanan publik, rentang kendali birokrasi, dan penguatan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

“Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Wakil Presiden ingin adanya strategi menyeluruh dalam mendorong komoditas-komoditas unggulan Papua, baik sektor pertanian, pariwisata, perikanan dan ekonomi kreatif yang diletakkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat