Wapres JK Terbang ke Palu Pimpin Rakor Rekonstruksi

PALU, iNews.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke Palu, Sulawesi Tengah, untuk meninjau kondisi daerah terdampak bencana. Kunjungan kerja JK juga sekaligus memimpin rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Wapres JK berangkat dari Pangkalan TNI AU Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (11/11/2018) siang, dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU.

Baca Juga

Program Semiconductor Venture Accelerator Soroti Inovasi Talenta Muda Indonesia dalam Kompetisi Final Pitch 2025

Setibanya di Palu, Wapres dijadwalkan menuju Desa Mpanau, Kabupaten Sigi, dan Kelurahan Petobo untuk meninjau hunian sementara dan masjid Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Usai peninjauan, JK beserta Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan rombongan menuju ke Kantor Gubernur untuk melaksanakan rapat koordinasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi.

Baca Juga

Akibat Gempa dan Tsunami, Inflasi Palu Tembus 2,27 Persen pada Oktober

Sebelumnya dalam rakor serupa di Kantor Wapres Jakarta, Senin (5/11/2018), dihasilkan beberapa poin upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain terkait penetapan zona merah dan penyusunan peraturan daerah (perda) rencana tata ruang wilayah terkait relokasi.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Kepala Bappeda Sulteng Patta Tope.

Baca Juga

Basarnas Kembali Evakuasi 8 Jenazah di Petobo, 7 Sudah Diidentifikasi

Penelitian zona merah pascabencana telah dilakukan tim Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rakor hari ini di Palu rencananya akan menentukan luas zona merah, yang nantinya tidak boleh dihuni lagi masyarakat.

Hasil penelitian zona merah tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi bagi Pemprov Sulteng dalam menyusun draf perda RTRW terkait relokasi. Pemprov Sulawesi Tengah memerlukan 1.000 hingga 1.500 hektare lahan untuk relokasi warga masyarakat pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi.

Baca Juga

MNC Peduli Bersama Lotte Mart Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Palu

Relokasi tersebut akan menggunakan tanah milik negara yang tidak terpakai, antara lain di Tolo, Talise, Guyu dan Petobo untuk daerah terdampak di Kota Palu; Pombebe untuk daerah terdampak di Kabupaten Sigi; serta Loli dan Pantai Barat untuk daerah terdampak di Kabupaten Donggala.

Editor: Djibril Muhammad