Wapres Ma’ruf Amin Ingatkan Capres-Cawapres Pilpres 2024 Transparan soal Pajak

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan kandidat yang maju pada kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) untuk patuh melaporkan pajaknya. Khususnya untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk menyampaikan Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN).

“Saya kira itu sudah jelas itu, justru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) itu menjadi bagian yang harus dilaksanakan sebenarnya dan kewajiban pajak itu juga jangan sampai (tidak dilakukan),” ungkap Wapres usai menghadiri acara di The St. Regis, Jakarta, Senin (13/3/2023).

Baca Juga

Israel Negosiasi Kesepakatan Gas dengan Suriah setelah Setujui Rp585 Triliun dengan Mesir

Sementara itu, dikutip dari Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017, ada 20 poin persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Pada poin huruf m disebutkan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Wapres pun mengingatkan saat ini pelaporan pajak menjadi isu yang sedang disorot oleh masyarakat. 

Baca Juga

Cawapres Anies Masih Belum Diumumkan, Surya Paloh: Terserah Capresnya

“Diharapkan saja (pelaporan pajak) lebih baik dari kemarin dan Pemilu jangan sampai jadi penyebab berkurangnya (pelaporan) pajak. Isu adanya kasus yang terjadi di perpajakan jangan sampai membuat orang kemudian justru tidak bersemangat membayar pajak dengan sesungguhnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wapres juga meminta program pemerintah tidak terganggu karena kandidat sibuk kampanye. Termasuk juga mengenai kepatuhan pajak, karena semua pembangunan dibiayai melalui hasil pajak.

Baca Juga

Di Hong Kong, Sandiaga Uno Ditanya Soal Peluangnya Jadi Capres

“Semua kegiatan tanpa pajak yang dipungut dengan lancar, semestinya, tentu akan mempengaruhi jalannya pembangunan Negara. Apalagi, pembiayaan program antara lain juga bersumber dari perpajakan, saya kira (kepatuhan pajak) itu harus dilakukan,” katanya.

Editor: Faieq Hidayat